Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan melarang seluruh instansi pemerintahan untuk menggunakan Zoom yaitu aplikasi konferensi video yang sedang populer atas dasar kekhawatiran terhadap keamanan siber.
"Lembaga pemerintahan harus menghindari penggunaan layanan seperti Zoom karena diindikasi memiliki kelemahan keamanan," tulis pernyataan resmi pemerintah Taiwan seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (7/4/2020).
Pemerintah, perusahaan dan individu di seluruh dunia, termasuk di Taiwan, telah menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pertemuan jarak jauh dalam upaya untuk meminimalkan kontak orang ke orang di tengah pandemi virus Corona
Larangan ini merupakan pukulan bagi Zoom Video Communications Inc. yang berbasis di San Jose, yang sedang berjuang untuk mengatasi ledakan permintaan pada layanannya.
Jutaan orang telah beralih ke aplikasi ini di saat mereka bekerja dan belajar dari rumah setelah diberlakukannya kebijakan lockdown secara global.
Meski demikian, para peneliti keamanan siber telah memperingatkan bahwa celah keamanan dalam perangkat lunak aplikasi Zoom dapat memungkinkan peretas untuk masuk dan menguping pertemuan atau bahkan membajak gawai yang terhubung untuk mengakses file penting.
Baca Juga
Taiwan bukan yang pertama mengambil tindakan melarang penggunaan Zoom. SpaceX dan Departemen Pendidikan Kota New York juga telah melarang penggunaannya.
Lembaga think tank keamanan internet, Citizen Lab, mengatakan dalam sebuah laporan pekan lalu, bahwa Zoom memutar beberapa data melalui server yang berbasis di China serta menggunakan layanan pengembang di negara itu.
Setiap data resmi yang disalurkan melalui China menimbulkan risiko besar bagi Taiwan.
Taiwan dan Beijing berada di tengah sengketa politik, di mana pemerintahan Presiden China Xi Jinping mengklaim pulau indenpen itu sebagai wilayahnya dan mengancam invasi jika Taiwan mendesak untuk merdeka.
Pemerintah Taiwan menolak klaim China, memandang pulau itu sebagai negara berdaulat.
Dengan tidak adanya alternatif domestik untuk menggantikan Zoom, pemerintah Taiwan mengatakan bahwa layanan dari Google dan Microsoft Corp dianggap cukup aman untuk digunakan.
