Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka peluang mengganti libur lebaran pada hari lainnya untuk mengurangi adanya lonjakan pemudik di tengah penyebaran virus corona.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mengkalkulasi perihal mengganti libur lebaran. Pihaknya membuka sejumlah opsi libur pada hari lainnya.
“Kita sedang menerjemahkan semua, nanti liburan ini mungkin diberikan lebih banyak di akhir tahun atau bagaimana. Kami sedang rumuskan teknis di bawah untuk pelaksanaan itu,” katanya di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Wacara mengganti hari libur lebaran sebelumnya diusulkan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas terkait dengan antisipasi mudik lebaran. Sejumlah alternatif disiapkan termasuk memberikan hari pengganti libur dan menyediakan sarana rekreasi gratis.
“Saya melihat mungkin untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, mungkin bisa dibicarakan,” katanya melalui video conference di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Guna mendukung wacara itu, Presiden meminta agar tiap daerah membebaskan akses masyarakat ke tempat wisata milik daerah. Antisipasi tersebut, kata dia, akan memberikan ketenangan bagi masyarakat agar tidak mudik lebaran.
Adapun terhadap antisipasi mudik, Jokowi meminta disiapkan skenario yang komprehensif dan menyentuh seluruh aspek dan sektor. Dia meminta para menteri menyiapkan rencana itu mulai dari hulu sampai ke hilir.
Sementara itu, sebanyak 3,7 juta penerima bantuan sosial bersyarat akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat di DKI Jakarta. Pemberian bantuan kepada warga miskin dan rentan ini agar mereka tidak mudik lebaran ke daerah asal.
Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan meluasnya virus corona atau COVID-19 ke daerah asal pemudik.
Bantuan sosial ini, kata dia, merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui program jaring pengaman sosial. Bansos akan diberikan kepada mereka sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
