Lawan Corona, Didiek J. Rachbini: Jokowi Tidak Boleh Ragu

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak boleh menunjukkan keraguan dalam menangkal penyebaran Covid-19.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan sekaligus saran yang dilontarkan pengamat ekonomi Didiek Rachbini dalam diskusi daring bertajuk Meneropong Kebijakan Fiskal Atasi Corona, Selasa (31/3/2020).

Tampil sebagai pembicara pertama, Didiek menjelaskan bahwa Institute for Development of Economics and Finance (Indef) belum lama ini melakukan riset percakapan di media sosial tentang penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Akhir pekan ini akan kami luncurkan hasil penelitian tersebut. Tapi sebagai gambaran, akan saya beberkan sedikit,” tutur salah satu pendiri Indef ini.

Penelitian itu meneropong 145.000 percakapan di media sosial mengenai Covid-19 yang dilakukan oleh 135.000 pengguna media sosial. Jumlah itu, menurutnya, merupakan pengguna media yang bukan merupakan buzzer.

Dari penelitian ditemukan ada dua figur yang memiliki sentimen negatif dalam percakapan di dunia maya terkait penanganan Covid-19 yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Presiden Joko Widodo. Persentasenya, Terawan mencapai lebih dari 95 persen, dan Jokowi berkisar 80-90 persen.

Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa menyelesaikan suatu persoalan penting tanpa dukungan masyarakat secara luas. Akan tetapi, jika figur utama dinilai publik tidak dapat dipercaya, maka masyarakat tidak akan mendukung kebijakan Pemerintah tersebut.

Didiek menambahkan bahwa untuk memberantas Corona diperlukan tindakan kolektif dari rakyat dengan syarat. Pertama, pemerintah harus jujur dan transparan, kedua mesti dipercaya, dan ketiga menampilkan keyakinan diri dan tidak ragu-ragu.

Terkait syarat yang pertama, khususnya terkait transparansi menurut Didiek ada sebagian pihak yang menilai bahwa data korban Covid-19 yang ditampilkan pemerintah pusat bukanlah data real time, lantaran banyak data di daerah yang ditahan selama beberapa hari sebelum diumumkan.

“Terkait kejujuran, kita bisa lihat Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X kemarin sudah mengatakan yang zona merah itu seperti apa. Kalau soal ketegasan, masa pemerintah mengeluarkan pernyataan kami mengimbau. Tugas Pemerintah adalah memerintah, bukan mengimbau,” urai Didiek.

Didiek menilai untuk menyelesaikan krisis Covid-19, ada dua sumber daya yang bisa dimanfaatkan yakni pertama sumber daya negara berupa sokongan anggaran. Informasi terakhir ada Rp405 triliun yang disiapkan, dari sebelumnya hanya Rp19 triliun.

“Saya yakin kalau anggaran kementerian atau lembaga atau daerah dipotong 20 persen tidak akan berpengaruh karena belanja pegawai negeri jauh di bawah APBN,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan sumber daya negara, menurut Didiek, Jokowi juga harus mengubah gaya komunikasinya dengan pejabat daerah, dalam hal ini gubernur.

Dalam kasus DKI Jakarta yang meminta karantina namun ditolak pusat, menurut Didiek semestinya Jokowi memanggil Gubernur DKI dan melakukan diskusi mengenai permintaan tersebut.

Didiek juga melontarkan kritik untuk anggota DPRD DKI yang hanya mau menyiapkan Rp185 miliar untuk menanggulangi Corona.

Sumber daya lain yang bisa dimaksimalkan, lanjut Didiek, adalah kolektivitas masyarakat. Penduduk Indonesia, tuturnya, terkenal memiliki semangat kolektif sehingga bisa melakukan berbagai inisiaitf antisipasi Covid-19 tanpa bergantung pada Pemerintah.

Semangat ini, menurut Didiek, harus didorong oleh Pemerintah sehingga bisa dilakukan secara masif di semua daerah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel