Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Covid-19: Pengusaha Sulit Bayar THR, Jakarta Mungkin Lockdown

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi yang mengatakan keputusan itu akan disampaikan seiring dengan putusan pelarangan mudik 2020 sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 30 Maret 2020  |  06:55 WIB
Pekerja melakukan perawatan rutin pada salah satu gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (22/11). - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja melakukan perawatan rutin pada salah satu gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (22/11). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan mengenai DKI Jakarta diberlakukan lockdown atau karantina wilayah akan diputuskan Senin (30/3/2020) melalui rapat terbatas (ratas) antara Presiden Joko Widodo bersama para menterinya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi yang mengatakan keputusan itu akan disampaikan seiring dengan putusan pelarangan mudik 2020 sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19.

"[Karantina wilayah DKI Jakarta] menunggu besok [30/3/2020] saja dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi [Luhut Binsar Panjaitan] kalau perintahnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (29/3/2020).

Dia enggan mendahului pembahasan mengenai kemungkinan tersebut karena menjadi kewenangan pejabat tingkat menteri dan presiden.

Lebih jauh, salah satu fokus Budi yakni menginginkan agar aktivitas mudik Lebaran ditiadakan bahkan jika perlu dilarang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1629/UM.006/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Bidang Transportasi Darat.

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada transportasi darat yang diatur dalam Perdirjen tersebut dilaksanakan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; terminal penumpang angkutan jalan; unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; pelabuhan penyeberangan; dan pelabuhan sungai dan danau.

“Kalau sudah ada penumpang yang terindikasi terjangkit Covid-19 setelah deteksi dini maka harus segera dirujuk ke Rumah Sakit,” jelasnya.

Perkara karantina wilayah ini, mengonfirmasi isu yang beredar mengenai adanya rencana tersebut diterapkan di DKI Jakarta seiring dengan mulai dilakukannya simulasi karantina oleh Polda Metro Jaya.

Bupati Bogor Desak ‘Lockdown’ Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk segera menerapkan karantina wilayah oleh Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Hal itu disampaikan keduanya usai rapat koordinasi di Posko Tim Crisis Center Covid-19 Kota Bogor, di Kota Bogor, Minggu (29/3/2020). Ade Yasin dan Dedie menilai Jakarta merupakan pusat penyebaran virus corona.

"Kesimpulan dari [pertemuan] tadi, jumlah pasien di Bogor itu rata-rata datang dari Jakarta, sehingga saya bersama Pak Dedie mengimbau supaya Jakarta lockdown [karantina wilayah]," ucap Ade Yasin, seperti dilansir Antara.

Menurutnya, wilayah Bogor terkoneksi langsung dengan DKI Jakarta. Dengan demikian, jika karantina wilayah dilakukan, akan membantu menekan penyebaran Covid-19 di daerah penyangga ibu kota.

"Kabupaten Bogor ini kan pintunya ratusan, sehingga ketika Jakarta sudah lockdown, akan memudahkan kami di daerah untuk menjaga warga kami," sambungnya.

Jika Jakarta telah menerapkan karantina wilayah, maka Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor bakal menyesuaikan dengan penutupan jalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Dedie menuturkan banyak warga Bogor yang bekerja di Jakarta. Dia mengungkapkan telah menyiapkan dua skenario karantina wilayah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Skenario A adalah lockdown di pusat kota, di mana lima akses jalan di pusat kota akan ditutup. Sementara itu, skenario B adalah lockdown di seluruh bagian kota dengan menutup sembilan akses menuju Kota Bogor.

MUI Sarankan Lockdown Total

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk segera melakukan karantina kewilayahan atau lockdown secara total di seluruh negeri maupun secara lokal dalam waktu tertentu, guna menangani wabah corona.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, pemerintah, politisi dan pemimpinan partai harus bisa Segera menyepakati upaya-upaya untuk  menghentikan dan  memutus mata rantai penularan virus corona.

 
Untuk itu dia mengajukan sejumlah saran kepada pemerintah dalam rangka penanganan wabah corona tersebut. Salah satunya pemberlakuan lockdown total di seluruh Indonesia.

“Pertama melakukan total lockdown di seluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (29/3/2020).

 Selain itu dia juga menyarankan agar pemerintah melakukan realokasi terhadap seluruh dan atau sebagian  anggaran infrastruktur yang ada, untuk dipergunakan bagi kepentingan memutus mata rantai  penyebaran virus corona.

Di samping itu, dia juga meminta pemerintah menunda penggunaan rencana anggaran tahun 2020 yang sedianya digunakan untuk kebijakan pemindahan ibu kota tahun. Alokasi anggaran itu, menurutnya bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak dan memulihkan perekonomian  nasional.

 
Selanjutnya, dia juga menyarankan pemerintah mengalihkan seluruh dan atau sebagian  anggaran yang diperuntukkan  bagi desa dan  kelurahan bagi  menolong rakyat setempat  selama masa lockdown.

“Pemerintah juga bisa memanggil para pengusaha besar dan mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan bagi penanganan kasus corona dan mengatasi persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat lapis bawah,” lanjutnya.

Terakhir dia menyarankan pemerintah untuk menindak siapapun pihak yang tidak mematuhi anjuran dan ketentuan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan lockdown.

Pelni Batasi Seat

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni berencana mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah seat maksimal 80 persen dan memprioritaskan pengiriman logistik, apabila kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 dijalankan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero), Yahya Kuncoro menyampaikan Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan serta kenyamanan penumpang.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan ruang batasan jarak antar penumpang sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah.

 "Intinya kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menganjurkan masyarakat tidak mudik. Kami mengikuti kebijakan pemerintah karena memang kami penugasan," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (29/3/2020).

Perusahaan juga menganjurkan penumpang untuk lebih selektif dan berhati-hati saat akan melakukan perjalanan ditengah kondisi penyebaran virus corona atai Covid-19 di Indonesia saat ini. 

 
Dia menegaskan melihat situasi yang terjadi saat ini, manajemen akan memprioritaskan pembelian tiket bagi petugas yang terkait dengan aktivitas logistik, kesehatan dan keamanan.

Aktivitas logistik ini yang akan menjadi andalannya jika mudik benar-benar dilarang pemerintah. Sementara, jika sifatnya berupa imbauan, Pelni akan membatasi jumlah penumpang di setiap kapalnya guna tercipta jarak antar penumpang.

 
Yahya menjelaskan Pelni pun akan menyesuaikan kembali aktivitas pengangkutan penumpangnya sesuai trayek penugasan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, aktivitasnya tetap sesuai arahan dari pemerintah.

 Pengusaha Sulit Bayar THR

Wabah Covid-19  yang menekan perekonomian nasional, membuat sejumlah pengusaha nasional harus memutar otak dan bahkan kesulitan untuk menyiapkan tunjangan hari raya bagi THR pekerjanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan saat ini hampir semua pengusaha menghitung arus kas yang masih dimilikinya. Tak hanya dari sisi pembayaran upah, bahkan untuk memberikan THR pun pengusaha masih melihat kemampuan keuangan yang dimilikinya.  

 
“Sekarang ini pengusaha based on cash flow. Jadi sekarang banyak perusahaan yang gak mampu. Boro-boro THR, gaji bulanan saja banyak yang gak bisa bayar,” kata Hariyadi, Minggu (29/3/2020).

Sebab, imbuhnya, pasca-mewabahnya virus corona, membuat hampir semua lini usaha tidak memiliki pendapatan yang pasti. Akibatnya para pengusaha pun kesulitan memenuhi hak pekerjanya.

 
“Semuanya based on cashflow, uang cash ya, karena perusahaan udah tidak ada income sama sekali. Ya bagaimana dia mau bayar. Jadi mesti diluruskan semua bergantung pada uang cash yang dimiliki perusahaan dan memang perusahaan kita tidak banyak yang punya dana cadangan,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono membenarkan jika saat ini situasi akibat pandemi telah menekan pengusaha Indonesia.

“Omset penjualan turun luar biasa besar, bisa [turun] 30-90 persen tergantung jenis usahanya. Berbagai keringanan, apalagi kalau hanya berupa keringanan bayar pajak, tidak mengurangi cukup banyak terhadap beban biaya yang harus dibayarkan sehingga potensi rugi sangat mungkin terjadi di sebagian besar perusahaan,” kata Handito.

Menurutnya, pembayaran THR di saat krisis dan resesi ekonomi besar sekarang ini akan sangat memberatkan bagi perusahaan apalagi dengan banyak tenaga kerja seperti ritel, hotel, restoran dan sektor jasa lainnya.

“Karenanya perlu dipertimbangkan pemerintah membayar THR karyawan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji kebijakan perihal pembayaran THR.

Menurutnya, jika dipaksakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, hal tersebut akan memberatkan para pengusaha khususnya sektor perhotelan. Sementara, jika ditiadakan akan memicu protes keras dari kalangan pekerja dan buruh.

“Ini kalau pengusaha diwajibkan sesuai aturan permenaker akan teriak, tetapi kalau bisa seharusnya ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,” ujarnya.

Ribuan Orang Daftar Relawan Covid-19

Sebanyak 5.816 orang telah mendaftarkan diri untuk menjadi relawan Covid-19. Informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Minggu (29/3), angka tersebut terhitung sejak dibukanya pendaftaran secara daring pada  Rabu (25/3/2020) hingga Sabtu (28/3/2020) pukul 17.00 WIB.

Dari 5.816 orang yang telah mendaftar, terdapat 4.008 tenaga nonmedis, dan tenaga medis sebanyak 1.808 orang.

“Menurut data yang masuk, para relawan tersebut mendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah terbanyak yang mendaftar yakni mencapai 1.445 orang. Terbanyak kedua dari DKI Jakarta yakni sebanyak 1.384 orang Berikutnya dari wilayah Jawa Timur sebanyak 559 orang, Banten 402 orang dan Jawa Tengah 348 orang,” ujar Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dandi Prasetia.

Sementara itu, berdasarkan  grafik usia, para relawan yang paling banyak mendaftar berasal dari kelompok usia produktif 19-30 tahun sebanyak 2.364 orang laki-laki dan 1.856 orang perempuan.

Kelompok usia terbanyak kedua yakni dari 31 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 636 laki-laki dan 225 perempuan.

Selanjutnya kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 275 laki-laki dan 68 perempuan. Kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 75 orang laki-laki dan 25 perempuan.

BNPB menggagas desk relawan yang merupakan platfrom digital nasional. Desk ini dibantu oleh beberapa lembaga relawan kemanusiaan seperti MPBI, Save The Children, RedR Indonesia dan lainnya.

Tujuan keberadaan desk relawan adalah untuk membantu tersedianya SDM relawan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Lockdown
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top