Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Sosial meminta swasta untuk membantu pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dengan membangun fasilitas infrastruktur jangka panjang seperti sekolah, air bersih dan infrastruktur pertanian.
Juliari P. Batubara, Menteri Sosial mengatakan, sejauh ini terdapat lebih dari 150.000-an kepala keluarga KAT yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Kemensos memiliki anggaran yang terbatas sehingga peran swasta sangat diharapkan.
“Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, BUMN atau di luar pemerintah ikut berpartisipasi yang sifatnya jangka panjang seperti sekolah, air bersih, infrastruktur pertanian,” ujarnya di Jakarta, Selasa malam (11/2/2020).
Juliari menjelaskan keterlibatan swasta dalam pemberdayaan KAT itu bisa melalui corporate social responsibility (CSR). Hingga sejauh ini, beberapa pihak swasta dan BUMN telah terlibat untuk pemberdayaan KAT.
Dia menegaskan Kemensos tidak memprioritaskan lokasi KAT tertentu karena KAT terdapat di hampir semua pulau di Indonesia. Kemensos hanya mengarahkan ke lokasi tertentu jika di lokasi KAT tersebut masih sangat sedikit yang berpartisipasi.
“Tidak ada yang prioritas [lokasi], ada di Kalimantan, Sumatra ada, silahkan mereka [swasta] memilih. Kami akan informasikan misalnya di daerah ini banyak, mereka bisa langsung [ke KAT],” paparnya.
