Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha menilai wacana pemulangan eks-ISIS kembali ke Tanah Air secara psikologis akan mengganggu iklim usaha dan investasi.
Ketua Umum DPD HIPPI ( Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyarankan agar pemerintah ekstra hati hati dalam menyikapi dan memutuskan hal ini.
"Karena akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan ekonomi kita. Bagi pelaku usaha mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan. Di satu sisi, dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan," ujar Sarman dalam keterangan resminya, Jumat (7/2/2020).
Terlebih, lanjut Sarman, kondisi perekonomian global tengah menghadapi ketidakpastian akibat merebaknya virus Corona. Hal itu mengakibatkan perekonomian Tiongkok semakin terpuruk dan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Menurut Sarman, memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif memang penting untuk investor. Namun, mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan jauh lebih utama.
"Akan sia-sia semua program Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jika wacana pemulangan eks-ISIS ini terus bergulir. Para investor akan semakin ragu dan berpikir ulang menanamkan modalnya di Indonesia," tambah Sarman.
Baca Juga
Sarman, mewakili pelaku usaha, berharap pemerintah mampu bersikap tegas dan memberi kepastian, jangan berlama-lama, sehingga isu ini justru kontraproduktif dan mengakibatkan ketidakpastian serta keraguan investor untuk masuk jadi semakin tinggi.
"Kita harus belajar dari apa yang kita alami, trauma yang sudah pernah kita rasakan bagaimana kita bekerja keras untuk meyakinkan pasar dan investor ketika terjadi ledakan bom di Tanah Air. Semuanya sangat memukul aktivitas bisnis dan perekonomian," jelas Sarman.
"Tentu kita tidak mau hal ini terulang kembali. Untuk itu, pemerintah harus mampu menjaga psikologi pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks- ISIS ke Tanah Air," tambah Sarman.
Sarman menggarisbawahi bahwa ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan terkait hal ini risiko yang harus ditanggung sangatlah besar.
"Semoga pemerintah dapat memutuskan yang terbaik untuk masa depan perekonomian kita yang lebih baik, tentu dengan pertimbangan yang matang termasuk dampaknya, plus-minusnya, sebelum mengambil kebijakan final," ujar Sarman.
