Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan perihal protes yang dilayangkan masyarakat Natuna terkait evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari China ke wilayah itu.
Pemerintah mengevakuasi sedikitnya 242 WNI termasuk tim medis serta seorang WNA ke Kepulauan Natuna. Mereka sebelumnya dievakuasi dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China untuk menghindari virus corona. Namun, dalam upaya evakuasi ke Natuna, warga kepulauan itu memprotes pilihan pemerintah untuk menempatkan para WNI ke wilayah itu selama masa observasi 14 hari.
Mahfud menyebut penyampaian informasi ke masyarakat Natuna mengalami keterlambatan lantaran perkembangan upaya evakuasi berlangsung begitu cepat. Saat mendapat lampu hijau, pemerintah langsung menjemput para WNI tersebut.
"Begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan RRT itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," katanya di Kemenko Polhukam, Selasa (4/1/2020).
Pemilihan Natuna menurutnya karena kepulauan itu dianggap paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat. Akan tetapi, langkah itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman karena komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat terlambat.
"Dan itu supaya Anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," terangnya.
Baca Juga
Menko Polhukam berjumpa dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk menjelaskan lebih jauh terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi evakuasi, Selasa (4/2/2020) pagi. Beberapa di antaranya seperti bupati, ketua DPRD, wakil bupati, dan tokoh masyarakat dari Ketua KPNPI, serta Ketua KNPI dari Natuna.
