Bisnis.com, JAKARTA - Pengangkatan figur-figur milenial yang menduduki posisi menteri, wakil menteri, dan stafsus milenial di Kabinet Indonesia Maju menjadi catatan penting dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Direktur Program Merial Institute, Centre for Youth Development Studies, Fajar Iman Hasanie mengingat soal pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang MPR RI pada November 2019.
"Pembangunan kualitas SDM merupakan salah satu pokok/arahan prioritas untuk Indonesia di lima tahun ke depan. Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan, diantaranya pengangkatan figur-figur milenial yang menduduki posisi menteri, wakil menteri, dan stafsus milenial di Kabinet Indonesia Maju untuk dapat merespon perubahan demi terwujudnya lompatan kemajuan yang signifikan," ujarnya dalam keterangan resmi, diterima Kamis (30/1/2020).
Fajar menyebutkan sejumlah ekspektasi anak muda terhadap kehadiran staf khusus presiden dan menteri dari kalangan milenial. "Adanya perubahan atau setidaknya pertunjukkan perubahan pola pengambilan aspirasi, penyediaan platform suara untuk anak muda (terkhusus yang marjinal), proses komunikasi dan penyebaran informasi yang membumi," papar Fajar terkait harapan dimaksud.
Dia menyebutkan kehadiran anak-anak muda di lingkungan Presiden sudah sepatutnya memperkaya perspektif Jokowi dalam mengambil kebijakan strategis, mengingat era
teknologi saat ini perubahannya luar biasa dinamis, dan dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi harus digerakkan.
"Kemampuan berinovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang dimiliki para milenial yang ditunjuk sebagai staf khusus presiden tersebut harus mampu dibumikan untuk memberi perspektif kebijakan yang pro-rakyat kecil di seluruh pelosok kampung dan tidak bias ke masyarakat dan anak muda perkotaan. Dengan begini maka akan bisa memperbaiki dikotomi dan kesenjangan antaranak muda yang selama ini ada," ujar Fajar.
Disebutkan pula bahwa saat ini tantangan pembangunan pemuda berada pada kondisi penting mengingat momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
"Sebanyak 65 juta pemuda (atau kurang lebih satu dari empat penduduk Indonesia) akan menjadi tulang punggung angkatan kerja nasional hingga berakhirnya momentum ini pada tahun 2035," ujar Fajar.
Fajar menggarisbawahi bahwa momentum bonus demografi perlu diantisipasi dengan penyiapan SDM yang berkualitas secara terencana. "Tanpa intevensi kebijakan yang tepat, bonus demografi akan terlewat sia-sia, bahkan terancam menjadi windows of disaster," ujar Fajar mengingatkan.
Pelayanan Kepemudaan
Fajar menyebutkan terhitung 12 Juli 2017, ditetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Hal itu menjadi kabar gembira bagi stakeholder kepemudaan.
"Hari ini sudah sembilan ratus dua puluh lima hari sejak diberlakukan Perpres Kepemudaan di Indonesia. Berbagai upaya implementasi Perpres 66/2017
ini dilakukan melalui sinkronisasi 30 kementerian lembaga sehingga terbentuk Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan," ujarnya.
Selama ini, lanjut Fajar, pembangunan kepemudaan memang dikerjakan oleh berbagai kementerian/lembaga. Penyusunan program kerap terhadang minimnya riset data dan partisipasi pemuda. Hal itu menyebabkan pencapaian dan evaluasi program tidak bisa diukur dengan baik. "Terdapat tumpang tindih program kepemudaan (baik program yang mencakup isu kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda)," ujar Fajar.
Fajar menyebutkan keyakinan bahwa Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat menjadi tulang punggung penopang kemajuan meningkatnya kualitas program pelayanan kepemudaan lintas sektor, ternyata belum menunjukan suatu kejelasan sikap dalam mewujudkan percepatan perubahan dan amanat Perpres 66/2017 dengan signifikan.
Fajar juga menyoroti soal Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda
di Indonesia. Kehadiran IPP, lanjutnya, menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan.
"Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi IPP menyebabkan pemetaan masalah dan kebutuhan yang tidak utuh, sehingga solusi yang dihasilkan pun jauh panggang dari api," kritik Fajar.
"Pembangunan kepemudaan diharuskan menjadi bagian dari pangkal pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya," ujar Fajar.
Terkait implementasi Perpres 66/2017, Fajar menyebutkan bahwa Merial Institut yang dipimpinnya merekomendasikan sejumlah hal berikut:
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-sector dan monitoring implementasi melalui Staf Khusus Presiden
- Sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus pada peningkatan kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko
- RAN diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RAD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
