Bisnis.com, JAKARTA - Meski belum ada data soal warga Indonesia terjangkit wabah virus corona, pemerintah perlu menyiapkan crisis center.
Hal ini mesti dilakukan mengingat mobilisasi manusia dari China ke Indonesia atau sebaliknya cukup tinggi.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengatakan bahwa berdasarkan data statistik jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018 dengan ciri khas terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.
“Tak cukup mudah mendapatkan data statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang berada di China. Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri, ada 10 persen atau lebih kurang 900.000 jiwa di China,” ujarnya, Senin (27/1/2020).
Ombudsman, lanjutnya, mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
Lebih jauh, lembaga itu memandang Pemerintah perlu melakukan beberapa hal yakni menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona.
Selain itu, juga perlu mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asing asal China dan menyiapkan skema mitigasi. Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal China dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi.
“Perlu juga mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di China, baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang terindikasi terkena serangan,” ucapnya.
Langkah lainnya adalah segera menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani. Perlu juga melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik.
Ombudsman, ucapnya, memandang pusat komunikasi krisis perlu segera disiapkan karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat. Informasi publik ini perlu dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.
