Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pimpinan DPD Melobi Wapres Ma'ruf untuk Buka lagi Pemekaran Wilayah

Terdapat 173 wilayah ODB yang diusulkan dalam DPD periode lalu. Untuk memnetukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru maka akan dilakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan beban anggaran.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 20 Januari 2020  |  20:25 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima buku dari Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kiri), Wakil Ketua DPD Nono Sampono (ketiga kiri) dan Damayanti Lubis (kanan) saat Sarasehan Nasional DPD, di Jakarta, Jumat (17/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima buku dari Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kiri), Wakil Ketua DPD Nono Sampono (ketiga kiri) dan Damayanti Lubis (kanan) saat Sarasehan Nasional DPD, di Jakarta, Jumat (17/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah membuka kembali moratorium pemekaran daerah.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menuturkan dirinya sudah menyampaikan kepada Wakil Presiden  sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk membuka kembali keran penambahan daerah otonomi baru (DOB).

Kebutuhan pembukaan ini terutama untuk Papua, Kalimantan, wilayah perbatasan serta sejumlah wilayah lainnya. DPD sendiri sebagai perwakilan daerah tengah mempersiapkan kajian dengan fokus perlunya dibuka kembali wilayah otonomi baru.  

“DPD sedang membuat kajian untuk mengusulkan dibukanya moratorium DOB agar kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah,” kata Nono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Nono yang juga purnawirawan TNI itu, terdapat 173 wilayah ODB yang diusulkan dalam DPD periode lalu. Untuk memnetukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru maka akan dilakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan beban anggaran.

“DPD, Komisi II DPR dan Kemendagri kita membahas bersama. Ada 173, tetapi tentu kita akan melihat mana yang sangat prioritas karena anggaran menjadi dasar pertimbangan.” katanya.

Nono menyebutkan dasar hukum pembukaan pemekaran ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan wakil presiden sebagai ketua DOB. Tujuannya adalah memberi kepastian terutama di wilayah prioritas.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemekaran daerah
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top