Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terhadap klaim sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata jubir PKS Muhammad Kholid dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1/2020).
Kholid mengapresiasi respons Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China. Menurut dia, nota protes menandai komitmen serius pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Kemlu telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia menyusul dugaan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan dan pelanggaran kedaulatan oleh kapal Cost Guard China pada penghujung 2019. Selain itu, Kemlu telah menyampaikan protes keras dan nota diplomatik kepada pemerintah China.
Sebelumnya, Menlu Retno menegaskan bahwa kapal-kapal China telah melanggar wilayah ZEE Indonesia. Dia mengingatkan kembali bahwa ZEE Indonesia ditetapkan melalui hukum internasional oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.
