Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPD yang juga Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma, menyayangkan lambatnya respon pemerintah terkait tindak kekerasan yang menimpa warga sipil di Nduga.
Dia mengatakan peristiwa Nduga masih berbuntut panjang dan perlu penanganan secara holistik, cepat, dan menyeluruh.
Mundurnya Wentius Nimiangge, Wakil Bupati Nduga karena tidak sanggup melihat berbagai kekerasan yang menimpa warga sipil, termasuk jenasah ajudannya yang terbunuh merupakan dampak dari lambatnya respon pemerintah, katanya.
“Semakin banyak korban sipil, semakin menunjukkan bahwa Nduga membutuhkan penanganan yang holistik, segera, dan urgent,” katanya terkait mundurnya Wentius Nimiangge, Jumat (27/12/2019).
Filep menilai Nduga sduah seperti ladang konflik senjata yang tak pernah usai. Karena itu Pansus Papua terus bergerak mengupayakan pertemuan dengan menteri terkait karena warga masyarakat sipil tidak boleh hidup dalam ketakutan.
"Bagaimana mungkin bermimpi tentang kemajuan pembangunan, saat kebutuhan akan rasa aman tidak dapat diperoleh?" tanya Filep.
Karena itu kata Filep, Pansus Papua selalu menyerukan agar TNI dan OPM menahan diri, agar tidak menimbulkan konflik-konflik bersenjata, yang hanya menimbulkan penderitaan baru.
Dalam skala yang lebih luas, dirinya melihat masih terlihat masifnya gerakan TNI di Nduga. Karena itu Pansus Papua mendesak agar diberikan kejelasan mengenai status keamanan di Nduga, apakah masuk kategori Daerah Operasi Militer, Daerah Darurat Sipil, atau Daerah Darurat Militer.
Kategorisasi ini akan menjelaskan secara transparan tentang semua kebijakan keamanan yang diambil pemerintah. Pemikiran Pansus Papua ini tidak lain dan tidak bukan didasari oleh keprihatinan akan hilangnya hak-hak asasi masyarakat sipil, oleh karena egoisme pihak-pihak yang berkonflik, katanya.
Dalam konteks ini, dirinya meminta keterlibatan Palang Merah Internasional, agar turut serta menawarkan pelayanan kemanusiaan kepada Pemerintah. Sesuai Konvensi Jenewa, dalam konflik bersenjata non internasional, Palang Merah Internasional bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan.
Sebagai Anggota DPD RI asal Papua dirinya meminta pemerintah untuk memberikan akses pada bantuan kemanusiaan ini, mengingat lambannya respon pemerintah.
Filep berharap adanya pertanggungjawaban terbuka, baik bagi OPM maupun TNI, untuk menghapus berbagai trauma dan kebencian yang selalu muncul setiap kali ada kabar tentang tertembaknya warga sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
