Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PPP Minta Penjelasan Urgensi KSP Punya Wakil Kepala Staf

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan penerbitan peraturan merupakan bagian dari perwujudan sistem presidensialisme.  Meski begitu, ia mengingatkan perlu adanya penjelasan soal hal itu.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 26 Desember 2019  |  16:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). - Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019 tentang kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menunjuk Wakil Kepala dan paling banyak lima staf.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan penerbitan peraturan merupakan bagian dari perwujudan sistem presidensialisme.  Meski begitu, ia mengingatkan perlu adanya penjelasan soal hal itu.

Keberadaan Kantor Staf Presiden (KSP) dan struktur di dalamnya dimaksudkan untuk menguatkan kerja-kerja Presiden. Dengan begitu, secara normatif baginya sah-sah saja. 

“Hanya saja, keberadaan pos baru berupa Wakil KSP perlu dijelaskan ke publik terkait urgensi pos baru tersebut,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).

Arwani yang juga Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan bahwa setidaknya keberadaan pos baru tersebut merupakan hasil kajian yang mendalam. Utamanya, disebabkan karena kebutuhan organisasi dan dalam rangka akselerasi kerja KSP.  

“Jangan sampai ada kesan, keberadaan pos Wakil KSP ini justru bertolak belakang dengan agenda besar Presiden Jokowi yakni semangat untuk merampingkan organisasi pemerintahan,” jelasnya. 

Peraturan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2019 dipublikasi pada 18 Desember lalu.

Pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2015, KSP hanya diperkenankan mengangkat tiga orang staf khusus dan tidak ada wakil.

Jabatan Wakil Kepala Staf Kepresiden setara dengan wakil menteri. Oleh karena itu, gaji dan tunjangannya sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi moeldoko kepala staf kepresidenan
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top