Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak ada kebocoran data dalam kerja sama penyediaan layanan berasa teknologi digital.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa transaksi perbankan ke depan akan lebih banyak dilakukan secara online, dan yang menjadi pilarnya adalah data kependudukan.
"Ini yang membuat Dukcapil bangga dan berbesar hati. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan sudah memerintahkan seluruh lembaga perbankan melakukan verifikasi know your customer [KYC] berbasis nomor induk kependudukan atau NIK," ujarnya melalui keterangan resminya, Sabtu (14/12/2019).
Terbaru, Kemendagri menandatangani kerja sama dengan PT Jelas Karya Wasantara.
Penandatanganan dilakukan oleh Zudan Arif Fakrulloh dengan Dirut PT Jelas Karya Wasantra (VeriJelas), Alwin Jabarti Kiemas.
Melalui kerja sama ini PT Jelas dapat bertindak sebagai penyelenggara platform bersama untuk proses verifikasi e-KYC (Electronic Know Your Customer), termasuk di dalamnya verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP elektronik, dan foto wajah.
Menurut Zudan, platform bersama itu dapat mewadahi bank, koperasi, hingga rumah sakit untuk memverifikasi data nasabah dengan menggunakan data Dukcapil.
Sebelumnya sudah ada dua perusahaan lain yang bekerja sama dengan Kemendagri lewat platform bersama dan ditegaskan tak ada data yang diberikan melalui platform ini.
"Yang sudah jalan itu Perbarindo dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membantu anggota-anggotanya. Yang penting dalam kerja sama ini adalah tidak ada data yang keluar lewat platform ini, tidak ada data yang diungkap, jelasnya.
Zudan menegaskan dalam kerja sama itu tidak ada data yang diberikan kepada pihak lain.
Menurutnya, mitra kerja sama hanya diberi akses untuk melakukan verifikasi data.
"Jadi yang perlu disampaikan adalah tidak ada dalam kerja sama ini yang memberikan data, karena di luar ini ramai. Banyak yang tidak tahu, yang tidak paham, tapi komentar macam-macam. Saya tegaskan lagi, tidak ada data yang diungkap, tidak ada data yang dibuka. Banyak sekali masyarakat yang perlu kita berikan edukasi, kita berikan literasi, yang diberikan adalah hak akses untuk verifikasi data," jelasnya.
Zudan juga menekankan pentingnya perekaman data penduduk agar bisa berguna di semua sektor, dari layanan publik hingga penegakan hukum.
Dia percaya, data yang direkam dengan apik akan melindungi seluruh masyarakat.
"Kita berharap seluruh penduduk Indonesia bersedia merekam data. Dan percaya, kalau seluruh penduduk bisa merekam datanya, terorisme bisa kita kurangi, kejahatan pun bisa dicegah, pemalsuan, penipuan bisa diminimalkan. Jadi fungsi-fungsi ini bisa membangunkan dan membantu negara menjaga masyarakatnya, melindungi segenap bangsa. Ke depan, masyarakat akan sangat dimudahkan."
