Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara atau BKN memaparkan data teranyar terkait pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 melalui media sosial resminya.
Dari data tersebut, ternyata posisi penjaga tahanan atau sipir pria tercatat sebagai formasi yang paling diburu pelamar CPNS 2019.
“Penjaga tahanan (pria) sebanyak 304.247 pelamar,” tulis BKN dalam akun Facebook resmi, Minggu (1/12/2019).
Pelaksana Harian Kepala Humas BKN Mohammad Ridwan membenarkan data itu kala dihubungi melalui pesan pendek.
Selain sipir pria, formasi penjaga tahanan untuk pelamar wanita turut berada di deretan sepuluh formasi favorit dengan jumlah peserta mencapai 142.080 orang. Jumlah pelamar untuk formasi ini mengalahkan lowongan guru bahasa Inggris dan guru matematika yang masing-masing mendulang 119.822 pelamar dan 122.478 pelamar.
Dalam lowongan CPNS, penjaga tahanan atau sipir tercatat sebagai bagian dari formasi yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Formasi itu mensyaratkan pelamar memiliki latar pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Baca Juga
Total, terdapat 2.875 lowongan sipir tahanan yang akan dialokasikan ke 33 kantor wilayah. Lowongan ini terbuka untuk dua kategori pelamar, yaitu umum dan putra-putri asal Papua serta Papua Barat.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tercatat sebagai instansi yang memperoleh pelamar terbanyak. Hingga 1 Desember 2019 petang, BKN mendata ada 708.488 pelamar telah memasukkan dokumen ke kementerian itu.
Berturut-turut setelah Kemenkumham adalah Kementerian Agama dengan 222.551 pelamar, Kejaksaan Agung 76.610 pelamar, Mahkamah Agung 58.320 pelamar. Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 57.314 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 53.908 pelamar, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 50.528 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 41.722 pelamar, Kementerian Perhubungan 38.780 pelamar, dan Kementerian Kesehatan 34.892 pelamar.
Sejumlah instansi saat ini masih membuka pendaftaran CPNS 2019 hingga Desember. Beberapa di antaranya ialah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pemerintah Keuangan, Badan Pembina Ideologi Pancasila.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Pendidikan dan Kebudayaan DIKTI, hingga Kementerian Riset dan Teknologi.
.jpg?w=300&h=221)
