Bisnis.com, JAKARTA — Institut Teknologi Bandung atau ITB berancang-ancang mendirikan program studi magister bidang manajemen pemerintahan untuk mendidik para politisi dan birokrat.
Pimpinan Proyek PT LAPI ITB Donald C. Lantu menilai kemampuan para pejabat pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah masih perlu ditingkatkan. Paling tidak, tiga kapasitas dasar yakni tata kelola pemerintahan yang baik (good government), pemerintahan berbasis elektronik (e-government), dan inovasi pelayanan publik (reinventing government) mesti dipunyai.
“Biar mereka bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (15/11/2019).
Selama ini, imbuh Donald, calon pejabat pemerintahan dan pengisi jabatan politik tidak dibekali dengan pendidikan khusus di bidang tersebut. Tidak aneh bila kemudian terjadi berbagai kasus yang menimbulkan keraguan publik atas profesionalitas, kapabilitas, dan integritas mereka.
Guna meningkatkan kemampuan tersebut, Donald berpendapat politisi maupun birokrat perlu menempuh pendidikan lanjutan. Karena itu, imbuh dia, ITB berniat mendirikan sebuah program studi magister bidang manajemen pemerintahan dan kebijakan publik.
Dia mengakui bahwa ITB telah memiliki Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPP). Namun, Donald mengatakan pemenuhan tiga kapasitas manajemen pemerintahan membutuhkan disiplin keilmuan lain seperti teknologi.
“Pemerintahan efektif kan sekarang semacam kota cerdas, butuh teknologi, e-budgeting. Makanya kami pikir ITB tempat yang tepat,” ujar pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB ini.
Meski demikian, Donald mengatakan pendirian program studi belum bisa dilakukan dalam tempo dekat. Paling cepat, kata dia, program studi tersebut disiapkan pada 2020. “Nama [program studi]-nya lagi kami cari.”
Mengingat pembukaan program studi tersebut masih bersifat rencana jangka panjang, ITB menyiapkan juga rencana jangka menengah. Menurut Donald, ilmu pemerintahan akan dijadikan mata kuliah pilihan dalam program studi yang sudah ada.
Adapun, dalam jangka pendek ITB membuka pelatihan, sertifikasi, dan workshop tentang tata kelola pemerintahan mulai Desember 2019. Pihak luar yang digandeng adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
Menurut Donald, peneliti LSI akan menjadi pengajar dalam pelatihan tersebut. Salah satu keahlian mereka adalah di bidang statistika.
“Target pasar program ini adalah pejabat pemerintahan apakah gubernur, bupati, wali kota, termasuk pejabat eselon I, II, III. Terbuka kemungkinan anggota DPR, DPRD, dan kader-kader partai,” tuturnya.
Pendiri LSI Denny Januar Ali mengklaim kerja sama lembaganya dengan LAPI ITB merupakan terobosan untuk Indonesia. Tujuan dari kolaborasi itu adalah untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Demokrasi membutuhkan civic competence. Peradaban modern juga membutuhkan meningkatnya kapabilitas pemerintahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Denny mengatakan bahwa LAPI ITB dan LSI akan membuat program pelatihan bidang pemerintahan dan opini publik. Menurut dia, penambahan ilmu pengetahuan bagi penyelenggara negara dan elit masyarakat secara sistematis bisa dilayani oleh institusi pendidikan.
“Jika politik cenderung membelah maka pendidikan akan menyatukan kita,” ucapnya.
