Bisnis.com, JAKARTA – Seorang anggota parlemen Hong Kong, yang dikenal pro-pemerintah China dan kerap mengkritik aksi unjuk rasa, ditusuk oleh seorang pria pada Rabu (6/11/2019) pagi waktu setempat.
Dalam sebuah insiden yang terekam video dan tersebar di media sosial, dada Junius Ho terlihat ditikam oleh seorang pria saat ia tengah berkampanye di daerah barat laut Tuen Mun, Hong Kong, untuk merebut kursi Dewan Distrik.
Mengenakan topi terbalik, si penusuk tampak tersenyum dan memberi Ho sebuah buket bunga sebelum tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dari tas dan menusukkannya ke dada Ho.
Kepada Hong Kong Economic Journal, Ho mengatakan menderita luka sepanjang 1 sentimeter di dekat tulang rusuknya.
“Meski saya terluka dan meskipun iklim pemilihan tampak tak adil dan ketertiban sudah menghilang, saya tetap tak kenal gentar,” ujar Ho dalam sebuah pernyataan di akun Weibo miliknya, seperti dilansir melalui Bloomberg.
Sementara itu, menurut pihak kepolisian, Ho bersama asistennya dan si penusuk menderita luka-luka dalam serangan yang sempat menimbulkan pergumulan. Kepolisian setempat telah menangkap satu orang dan menemukan sebuah pisau sebagai barang bukti.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Hong Kong melontarkan kecaman keras terhadap serangan itu.
“Pemerintah tidak akan mentolerir perilaku kekerasan dan polisi akan terus menegakkan hukum secara ketat untuk menjaga perdamaian sosial,” tegas pemerintah.
Insiden ini menambah tekanan pada kampanye untuk memperebutkan ratusan kursi di 18 distrik lokal di Hong Kong, di tengah pergolakan sosial politik yang telah melanda kota ini sekitar lima bulan terakhir.
Akhir pekan lalu, telinga seorang anggota dewan distrik pro-demokrasi digigit oleh seorang penyerang, sementara tiga kandidat oposisi ditangkap karena mengadakan rapat umum kampanye yang digambarkan polisi sebagai pertemuan yang melanggar hukum.
Aksi kekerasan ini pun menyulut spekulasi bahwa Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam kemungkinan akan menunda pemilu pada 24 November mendatang, sesuatu yang belum dikesampingkan oleh pemerintah.
Langkah seperti itu akan memberikan pukulan lebih lanjut terhadap tuntutan para demonstran untuk demokrasi yang lebih besar di wilayah yang dikendalikan pemerintah China ini.
