Bisnis.com, JAKARTA — Utusan negara-negara Asean berunding pada Minggu (3/11/2019) malam untuk mencapai kesepakatan penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 2020. Dampak perang dagang menjadi isu utama yang dibahas dalam perundingan tersebut.
Dilansir dari Reuters, Juru Bicara Pemerintah Thailand Narumon Pinyosinwat menyampaikan bahwa perundingan tersebut berlangsung alot karena banyak hal yang menjadi pembahasan. Menurut dia, saat ini belum terdapat simpulan dari perundingan tersebut.
“Kami belum memiliki simpulan. Begitu ada, itu akan diumumkan. Para Menteri Perdagangan masih mendiskusikan masalah-masalah luar biasa. Penandatanganan diharapkan sekitar Februari tahun depan," ujar Narumon pada Minggu (3/11/2019) dilansir dari Reuters.
Penandatanganan RCEP menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean yang berlangsung pada akhir pekan ini di Bangkok, Thailand. Hal tersebut disinggung oleh Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dalam pidato pembukaan resmi KTT Asean, Minggu (3/11/2019).
Dia menjelaskan bahwa 16 negara di blok perdagangan potensial harus mencapai kesepakatan pada tahun ini. Menurut Prayuth, hal tersebut penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Dia menyoroti adanya risiko gesekan perdagangan dan kompetisi geo strategis di Asean. Hal tersebut kemudian dinilai Prayuth perlu diperhatikan oleh negara-negara Asean.
Beberapa negara meningkatkan kemungkinannya untuk terus maju menandatangani RCEP, tanpa India yang membentuk blok tersendiri mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
Meskipun begitu, Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengatakan kepada Reuters bahwa India belum mundur dari proses tersebut. Keberadaan India dalam pakta RCEP dinilai dapat mengurangi dominasi China.
