Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk belajar dari kasus demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile, Amerika Selatan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Jokowi menyatakan pemerintah harus mewaspadai kecenderungan politik dunia yang mudah bergejolak. Jokowi mengambil contoh peristiwa kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen di Chile yang menimbulkan gejolak berkepanjangan serta perombakan besar-besaran di kabinet.
"Tetapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi.
Jokowi kemudian mengingatkan sejumlah situasi di Indonesia seperti kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.
Menurut Jokowi apabila isu BPJS Kesehatan tidak diterangkan secara jelas, pemerintah akan dianggap memberatkan beban hidup rakyat miskin.
"Padahal supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran). Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS Rp48,8triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Jokowi.
Selain BPJS Kesehatan Jokowi juga mengingatkan para menteri mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenegakerjaan. Jokowi meminta pemerintah mengajak bicara para pekerja. Di samping itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk berbicara ke publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial.
"Dijelaskan sebetulnya seperti apa. Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang enggak ngerti substansi pasalnya di mana," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membuka komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, organisasi masyarakat agama, lembaga swadaya masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat lain.
