Bisnis.com, JAKARTA -- China memperingatkan AS bahwa kritik terhadap kebijakan mengenai Xinjiang bisa berdampak negatif terhadap perundingan dagang kedua negara.
Isu Xinjiang diangkat oleh AS dan 22 negara lainnya ke PBB. Ke-23 negara itu mendesak Beijing untuk menghentikan penangkapan atas warga etnis Uighur dan warga Muslim lainnya.
"Sulit membayangkan bahwa di satu sisi, Anda mencoba mencapai kesepakatan dagang, tapi di sisi lain mencoba menggunakan isu apapun, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), untuk menyalahkan pihak lain," papar Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun seperti dilansir Reuters, Rabu (30/10/2019).
Dia mengungkapkan pembicaraan dagang AS-China sebenarnya sudah menunjukkan progres. Namun, kritik yang disampaikan Washington tak akan membantu mempercepat terwujudnya kesepakatan.
"Saya rasa hal ini tidak akan membantu mencapai solusi yang baik atas isu pembicaraan dagang," papar Zhang.
Dia melanjutkan tuduhan yang disampaikan terhadap China tidak berdasar dan merupakan bentuk intervensi serta provokasi yang disengaja terhadap urusan domestik China.
Baca Juga
Terkait hal ini, Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft menyatakan akan tetap mengritik penangkapan terhadap etnis Uighur meskipun hal itu dilakukan oleh negara lain.
"Saya akan tetap berdiri di sini meskipun kebijakan itu dilakukan oleh negara lain, bukan China. Di manapun ada pelanggaran HAM, kami akan memperjuangkan hak mereka yang menjadi korban," tegasnya.
Sebelumnya, Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce menyampaikan pernyataan bersama di hadapan Komite HAM PBB atas nama 23 negara, termasuk AS, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia.
"Kami meminta Pemerintah China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasional serta komitmen untuk menghormati HAM, termasuk kebebasan beragama dan keyakinan, di Xinjian dan seluruh China," jelasnya.
Dalam pernyataan itu, China diminta untuk segera menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh ahli independen PBB terkait situasi di Xinjiang, termasuk menghentikan penangkapan atas warga etnis Uighur dan warga Muslim lainnya.
Kelompok negara tersebut juga meminta negara-negara lain untuk tidak memulangkan pengungsi atau pencari suaka kembali ke China jika mereka rentan dipersekusi.
Sejumlah kelompok HAM juga telah lebih dulu menuding China melakukan persekusi berat terhadap warga Uighur, yang sebagian besar merupakan Muslim, di kamp-kamp penahanan. China menyebut kamp-kamp ini sebagai pusat pelatihan vokasi untuk memerangi ekstremisme.
Adapun pembicaraan dagang China-AS masih belum menemukan kesepakatan meski sudah berlangsung sejak lebih dari 1 tahun lalu.
