Bisnis.com, PALU — Anhar (45) semringah menyaksikan Presiden Joko Widodo menyambangi lokasi pembangunan hunian tetap untuk para korban bencana alam di Palu.
Artinya, hunian yang sudah dinantikan oleh para korban itu segera dibangun dan ditempati. Anhar dan keluarganya tak perlu lagi tinggal di hunian sementara, yang sejak bencana tahun lalu, menjadi tempat dia dan keluarganya bernaung.
Saat bencana terjadi, rumah Anhar di daerah Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, tergulung lumpur likuefaksi bersama ribuan rumah lainnya.
Kini, di daerah tersebut hanya tersisa gunungan lumpur yang mengeras beserta puing-puing rumah yang terseret arus likuefaksi.
Anhar dan keluarganya terpaksa tinggal di hunian sementara (huntara) yang tiap unitnya terdiri atas 12 bilik dan setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga.
Sebagai salah satu penerima bantuan hunian tetap (huntap) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anhar merasa bahagia dan berterima kasih kepada pemerintah yang menunjukkan perhatiannya kepada korban bencana.
Baca Juga
"Buat saya, senang sekali dibangunkan rumah, apalagi mau dibikinkan hunian tetap secara cuma-cuma. Saya tidak perlu lagi tinggal di hunian sementara, saya bisa fokus kerja urus keluarga. Buat yang enggak mau ya, bodoh saja," kata Anhar, Selasa (29/10/2019).
Anhar juga menyebutkan bahwa persyaratan untuk bisa memiliki huntap tersebut tidak sulit. Semua pengurusan bukti tinggal di lokasi bencana di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbilang mudah dan cepat.
Hunian tetap untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu kini dalam tahap awal pembangunan. Rencananya, pemerintah akan membangun lebih dari 11.000 huntap di berbagai titik di Palu, Sigi, dan Donggala.
Dalam kemajuan pembangunannya, hunian tetap Palu menghadapi beragam hambatan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan.
Ketua Satgas Penanganan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa kebanyakan tanah yang ingin dibebaskan adalah tanah milik pemegang hak guna usaha (HGU).
"Yang menjadi hambatan itu kan kami [pemerintah] mendapat lahan gratis karena sudah disediakan pemerintah daerah, tapi di sini banyak lahan yang sudah dipegang oleh pemegang HGU, tapi sudah habis waktunya. Kami menganggap ditelantarkan, di sisi lain pemilik tanah punya kesempatan buat memperpanjang, itu yang bikin lama," kata Arie kepada Bisnis, Selasa (29/10/2019).
Agar pemerintah bisa mengambil lahan tanpa diklaim ada proses panjang yang harus dihadapi, salah satunya menentukan luasan yang akan digunakan pemerintah dan akan diperpanjang HGU-nya oleh pemilik.
"Itu yang lama, makanya kadang enggak dapat penuh, bisa dapat setengahnya saja seperti yang di Duyu itu," lanjut Arie.
Akhir tahun ini, Kementerian PUPR rencananya memulai pembangunan huntap di Duyu sebanyak 450 unit. Lahan yang tersedia di Duyu baru bisa untuk membangun 240 unit.
Selain itu, PUPR juga bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, Sinarmas Bank, dan Salim Group untuk membangun huntap di Tondo sebanyak 1.800 unit huntap. Hunian yang terbangun sekarang sudah 553 unit.
Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa seluruh urusan lahan sudah rampung. Selain Duyu dan Tondo PUPR juga tengah mengerjakan lahan di Sigi. Namun, memang prosesnya lama.
"Di sini [Duyu] selesai [lahannya] nanti lanjut ke Sigi segera diselesaikan, baru nanti masuk tahapan konstruksi," kata Presiden.
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan pascabencana memang bukan pekerjaan kecil. Akan tetapi, pemerintah berupaya penuh agar masyarakat terdampak bencana tidak terlalu lama menunggu huntap jadi.
"Target semua dimulai awal tahun. Nanti akan berjalan semuanya Januari 2020. Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa selesai semuanya," kata Presiden.
