Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Mahendra Siregar ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada kabinet Indonesia Maju periode 2019 - 2024.
Dia akan mendampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selama lima tahun mendatang.
Berdasarkan keterangan resminya yang diterima Bisnis, pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1962 itu, setidaknya memiliki tiga tugas yang diberikan Presiden untuknya. Perintah tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.
Pertama, mengoptimalkan posisi RI di tengah perang dagang antara AS dan China. Mahendra diminta dapat menyelesaikan generalized system of preferences (GSP) review dalan waktu satu bulan.
"Mendorong koordinasi kuat bagi lima industri padat karya berteknologi yang siap mengambil posisi positip di tengah trade war dengan tingkatkan investasi," katanya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2019).
Lima produk tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, produk karet, sepatu, elektronik dan home appliances dan furnitur. Dia diminta menguatkan kemampuan penetrasi industri potensial dan perkuat fondasi serta ekosistem industri manufaktur lainnya.
Baca Juga
"Lipat ganda perdagangan dengan AS, artinya ekspor naik US$10-25 milliar dalam 2-5 tahun," ujarnya.
Kedua, Jokowi meminta Mahendra untuk menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit dengan sejumlah langkah. Beberapa adalah memperbaiki governance structure sawit Indonesia di dalam negeri dan mengamankan pasar serta konsumsi dalam negeri.
Langkah lainnya adalah menetralisasi posisi Uni Eropa yang dinilai tidak bersahabat. "Menjaga hubungan baik dengan pasar-pasar utama lainnya, juga dengan mengembangkan investasi dan kerjasama di masing-masing pasar tujuan itu," terangnya.
Khusus keberlanjutan industri sawit ini, Mahendra ditargetkan dapat melampaui ekspor senilai US$25 miliar dan menghemat devisa US$10 miliar.
Ketiga, mengapitalisasi pasar dalam negeri Indonesia sebagai instrumen polugri. Adapun perjanjian FTA dan RTA tidak dapat lagi diharapkan sebagai langkah konvensional mendorong ekspor Indonesia
Tarif masuk ke negara-negara maju dinilai kadung rendah, tapi sebaliknya hambatan non-tarif dari segi standar dan regulasi maupun proteksionisme seperti yang dihadapi sawit makin meningkat.
Di lain pihak, kebijakan melindungi pasar dalam negeri merupakan norma baru internasional. Pendekatan perdagangan melalui prinsip multilateralisme juga makin diimbangi dengan bilateral 'deals'
"Sehingga pasar besar seperti Indonesia menjadi sangat penting. Perkembangan ini harus dimanfaatkan untuk menguntungkan perdagangan dan investasi Indonesia, jangan terpaku dengan pendekatan FTA yang konvensional," ujarnya.
Menurut Mahendra seluruh langkah di atas dilakukan langsung di bawah Presiden melalui Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi.
"Presiden memberi batas waktu 1 tahun untuk melaksanakan langkah-langkah di atas sebagai wakil menlu. Jika tidak berhasil maka Presiden akan mengganti dengan personel lain yang lebih kompeten," terang Mahendra.
