Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sejumlah kementerian dengan menempatkan wakil menteri dinilai sebagai langkah yang cukup efektif.
Chairman Institute for Policy Reform Riant Nugroho mengatakan bahwa beban presiden dan menteri sangat berat khususnya pascareformasi di mana banyak kebijakan yang salah langkah di bidang politik dan ekonomi.
"Pascareformasi pemerintah sering berbuat kesalahan sehingga semakin mengakumulasi, terutama sektor politik dan ekonomi. Hari ini ditambah perang dagang AS-China," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/10/2019).
Terkait dengan pos wamen, setiap kementerian cukup diisi oleh satu orang. Pos wamen syaratnya harus diisi oleh akademisi yang punya konsep kuat dan terkemuka.
"Tugasnya membantu menerjemahkan gagasan presiden pada tataran universal-keilmuan. Tidak boleh overlapping dengan tugas sekjen/sestsma dan,/atau Dirjen/Deputi," ungkapnya.
Adapun kementerian yang butuh diperkuat wamen di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.
Prioritas lain yang secara pekerjaan cukup luas yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiBirokrasi.
"Lainnya opsional saja, seperti Kementerian BUMN."
