Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Presiden Angkat Wamen, Pengamat Bilang Harus Memperkuat dan Tidak Overlapping

Beban presiden dan menteri sangat berat khususnya pascareformasi di mana banyak kebijakan yang salah langkah di bidang politik dan ekonomi.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 25 Oktober 2019  |  10:19 WIB
Presiden Angkat Wamen, Pengamat Bilang Harus Memperkuat dan Tidak Overlapping
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sejumlah kementerian dengan menempatkan wakil menteri dinilai sebagai langkah yang cukup efektif.

Chairman Institute for Policy Reform Riant Nugroho mengatakan bahwa beban presiden dan menteri sangat berat khususnya pascareformasi di mana banyak kebijakan yang salah langkah di bidang politik dan ekonomi.

"Pascareformasi pemerintah sering berbuat kesalahan sehingga semakin mengakumulasi, terutama sektor politik dan ekonomi. Hari ini ditambah perang dagang AS-China," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/10/2019).

Terkait dengan pos wamen, setiap kementerian cukup diisi oleh satu orang. Pos wamen syaratnya harus diisi oleh akademisi yang punya konsep kuat dan terkemuka.

"Tugasnya membantu menerjemahkan gagasan presiden pada tataran universal-keilmuan. Tidak boleh overlapping dengan tugas sekjen/sestsma dan,/atau Dirjen/Deputi," ungkapnya.

Adapun kementerian yang butuh diperkuat wamen di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

Prioritas lain yang secara pekerjaan cukup luas yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiBirokrasi.

"Lainnya opsional saja, seperti Kementerian BUMN."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kabinet indonesia bersatu Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top