Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan lima aspek yang menjadi prioritas dalam periode kedua pemerintahannya sepanjang 2019 - 2024.
Dalam pidato pertamanya saat pelantikan di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Jokowi menyebutkan yang pertama dari lima prioritas tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Pembangunan SDM akan jadi priorotias utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,mengundang talent-talent global bekerjasama dengan kita,” kata Jokowi.
Hal itu, kata dia, tidak bisa diraih dengan cara-cara yang lama. “Kita perlu kembangkan cara-cara baru. Kita perlu endowment fund yang besar, kerja sama dengan industri perlu dioptimalkan dan juga pengguunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujarnya.
Poin kedua, Jokowi menyatakan akan tetap melanjutkan oembangunan infrastruktur untuk mengakselerasi nilai tambah perekonomian.
“Selain itu, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomiwn rakyat,” tambahnya.
Poin ketiga, Jokowi menyatakan akan melanjutkan penyederhanaan regulasi. Setidaknya ada dua Undang-Undang besar yang akan didorong untuk diterbitkan, yakni yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pembangunan UMKM.
“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk terbitkan dua UU yang besar, yakni UU cipta lapangan kerja dan UU pemberdayaan UMKM,” katanya.
Dia mengatakan masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja serta puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM.
Selanjutnya, Jokowi menyebutkan poin keempat yakni penyederhaan birokrasi secara besar-besaran dan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja.
“Penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, birokrasi yang panjang harus dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan,” katanya.
“Eselon I, eselon II, elelon III dan eselon IV, apa tidak kebanyakan. Saya akan minta diserderhanakan untuk 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Saya juga minta para menteri, para pejabat dan para birkokrat untuk serius mencapai tujuan pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun, saya pastikan, sekali lagi saya pastikan akan saya copot,” tegasnya.
Terakhir, Jokowi menyatakan akan mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam.
“Pada akhirnya yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus transformasi dari ketergantungan pada Sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
