Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai perhatian dengan program penguatan kerukunan.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Nifasri saat berbicara pada kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (9/10/2019) sebagaimana diansir laman resmi Kemenag.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Hadir sebagai peserta, perwakilan organisasi masyarakat lintas agama.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan survei ke lapangan. Jika ada pemda yang benar-benar menaruh perhatian terhadap kerukunan umat beragama, utamanya FKUB, maka akan kita berikan penghargaan bernama Harmony Award yang rencananya diserahkan langsung oleh Menteri Agama," ujar Nifasri.
Menurutnya, kepedulian pemda dalam program penguatan kerukunan sangat penting. Sebab, menjaga kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Pemerintah pusat.
Namun, keseriusan pemerintah daerah terkait ini belum merata. Nifasri mengakui bahwa ada pemda yang serius membina kerukunan umat.
DKI Jakarta misalnya, serius memperhatikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Setiap tahun anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk penguatan kerukunan umat beragama melalui FKUB.
Namun, lanjutnya, belum semua pemda mempunyai perhatian yang sama. Padahal, pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga kerukunan. Tugas Kemenag lebih sebagai fasilitator dan regulator.
"Tahun depan kami akan melakukan pendekatan kepada Badan Kesbangpol di daerah-daerah yang pemerintah daerah setempat belum memberikan perhatian kepada FKUB. Sehingga kerukunan umat beragama menjadi kesadaran bersama antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat," tuturnya.
