Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mengeluarkan ultimatum kepada Uni Eropa agar negosiasi Brexit dilanjutkan dengan aturannya selama 9 hari ke depan atau no-deal Brexit terpaksa terjadi.
Seorang tokoh penting di Uni Eropa telah menolak strategi perdana menteri tersebut.
Pada Rabu (2/10/2019), waktu London, Johnson akan berpidato pada konferensi tahunan Partai Konservatif di Manchester.
Kantor perdana menteri menyampaikan bahwa dia akan memberikan tawaran kompromi yang adil dan masuk akal kepada Uni Eropa untuk memenuhi keputusan referendum 2016.
"Setelah 3 setengah tahun masyarakat mulai merasa bahwa mereka sedang dibodohi. Mereka mulai curiga bahwa ada kelompok berkepentingan di Inggris yang tidak menginginkan Brexit," tulis draf ultimatum Johnson kepada Uni Eropa, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (2/10/2019).
Jika negosiasi Brexit gagal, Inggris dipastikan akan berakhir dengan no-deal Brexit. Johnson bersumpah untuk menentang upaya Parlemen Inggris yang mencegah opsi no-deal.
Beberapa waktu lalu kantor perdana menteri menegaskan bahwa Johnson tidak akan menawar perpanjangan keanggotaan Uni Eropa yang dituntut dalam undang-undang baru.
Risikonya, jika dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan dan serta tidak mengajukan penundaan, PM Johnson mungkin akan menemukan dirinya melawan anggota parlemen di pengadilan, atau bahkan bisa digulingkan.
Pada perundingan Brexit berikutnya, Johnson akan mengusulkan pembatalan Irish Backstop, bagian perjanjian Brexit yang paling kontroversial yang ditandatangani oleh pendahulunya Theresa May.
Irish Backstop akan mewajibkan pemeriksaan pabean pada perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia, kondisi yang ditentang Irlandia dan Uni Eropa.
Menurut pernyataan dari beberapa sumber, strategi Brexit Johnson yang akan disampaikan terdiri dari tiga poin utama.
Pertama, seluruh Inggris termasuk Irlandia Utara akan berada di bawah peraturan bea cukai Inggris yang terpisah dan tidak diatur berdasarkan pabean Uni Eropa.
Kedua, melakukan pengaturan sementara khusus untuk bea cukai dan penegakan peraturan tentang barang yang melintasi perbatasan Irlandia Utara. Sistem ini akan berlaku selama sekitar 4 tahun.
Ketiga, seluruh kebijakan ini akan tunduk pada persetujuan masyarakat di wilayah tersebut, melalui pemulihan majelis pembagian kekuasaan di Irlandia Utara dan lembaga lainnya, yang saat ini ditangguhkan.
"Strategi perdana menteri ini akan menjadi tawaran terakhir kepada Uni Eropa. Jika ditolak maka Inggris akan memisahkan diri dan mulai mempersiapkan no-deal Brexit," seperti dikutip melalui pernyataan kantor perdana menteri.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar The Sun, Johnson menetapkan tenggat waktu baru untuk mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa, sebelum tenggat waktu final 31 Oktober, yakni pada 11 Oktober.
Adapun, KTT Uni Eropa akan dilaksanakan pada 17-18 Oktober.
