Bisnis.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair) Surabaya siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebelumnya, BEM Unair tergabung dalam aksi serentak mahasiswa di sejumlah daerah menolak revisi UU yang melemahkan KPK dan sejumlah RUU yang dinilai tidak pro rakyat.
Dialog dinilai BEM Unair sebagai ciri insan akademisi, berdialektika dan mengutarakan tuntutan. Meski begitu, BEM Unair menyebut dua syarat sebelum dialog itu bisa diwujudkan.
"BEM Unair minta Presiden Jokowi terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan, syarat kedua, bisa segera ditemukan jalan keluar,” kata Ketua BEM Unair Agung Tri Putra melalui siaran pers pada Jumat (27/9/2019).
BEM Unair berharap Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) tak menolak undangan dari Jokowi untuk berdialog.
Dia menekankan, dialog bisa menjadi opsi untuk mempercepat tuntutan mahasiswa segera dikabulkan dan bisa memaparkan seluruh aspirasi beserta tuntutannya secara langsung, terperinci, tanpa sekat dan tanpa perantara.
Baca Juga
“Baru setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, kita turun lagi dan rapatkan barisan,” katanya menyarankan.
Agung menilai alasan menolak dialog dengan Presiden yang disampaikan BEM SI kurang argumentatif. Sebaliknya, dia menilai Presiden sudah mencoba mengundang berbagai elemen, termasuk para tokoh yang juga menyuarakan hal-hal yang selaras dengan tuntutan mahasiswa.
Lebih lanjut mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Unair itu berpendapat gerakan mahasiswa harus tetap fokus pada tuntutan yang telah disuarakan.
Tuntutan mahasiswa Indonesia, menurut Agung, sebenarnya sudah jelas. Mulai soal pembatalan RKUHP, pengesahan RUU PKS, dikeluarkannya Perpu KPK, penanganan kebakaran hutan, hingga penyelesaian masalah di Papua.
Menurutnya, menolak ajakan dialog Jokowi kontraproduktif menuju tujuan tuntutan tersebut.
"Kasihan kami di daerah. Kawan-kawan di daerah yang sudah berjuang, eh kawan-kawan BEM SI malah bermanuver tidak mau menyampaikan tuntutan langsung ke Jokowi.”
