Bisnis.com, JAKARTA -- United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) meluncurkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal sebagai SP4N-LAPOR.
Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, dengan sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan, memantau pengaduan dan keluhan mereka tentang kualitas pelayanan publik.
"Sistem tersebut memiliki dampak positif yang kuat pada peningkatan kualitas pelyanan yang. SP4N-LAPOR bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggara pelayanan publik," kata Syafruddin dari siaran pers diterima Bisnis, Rabu (25/9/2019).
Sistem itu nantinya setelah terhubung ke semua pemerintah daerah mencakup 34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia.
Duta Besar Korea untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan, proyek baru ini akan memungkinkan Korea Selatan negara terkemuka dalam inovasi digital untuk berbagi praktik terbaiknya tentang e-governance dengan Indonesia dan pada saat yang sama menguatkan hubungan dengan Indonesia melalui kolaborasi ini.
“Sebuah survei PBB baru-baru ini telah menempatkan Korea Selatan di peringkat teratas di Asia di antara negara-negara dengan sistem e-governance yang paling efektif. Kami sangat senang berbagi praktik terbaik kami dengan Pemerintah Indonesia dan membantu membangun sistem pengelolaan pengaduan yang lebih komprehensif dan terintegrasi di Indonesia,” kata Kim.
Baca Juga
Dalam proyek ini, KOICA akan mengundang pejabat pemerintah RI ke Republik Korea untuk mempelajari praktik terbaik sistem e-People Korea dan menyoroti pentingnya sistem pengelolaan pengaduan dan informasi yang sistematis dan terpusat.
Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, inisiatif baru ini adalah bagian dari dukungan UNDP yang lebih luas untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di Indonesia.
“Menyediakan platform yang efektif untuk menyalurkan pengaduan masyarakat adalah dimensi penting demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. SP4N-LAPOR memainkan peran penting dan UNDP sangat antusias untuk mendukung pengembangan sistem tersebut lebih lanjut melalui proyek ini. Umpan balik masyarakat memberikan kontribusi untuk menyediakan layanan publik yang efektif, akuntabel, dan inklusif yang sangat penting untuk pencapaian SDGs,” kata Bahuet.
