Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mempertanyakan peran direktur dalam kebangkrutan perusahaan perjalanan Thomas Cook Group Plc. dan mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan memberlakukan aturan yang lebih ketat.
Johnson, yang sedang dalam perjalanan menuju Majelis Umum PBB di New York, mendukung keputusan pemerintah untuk menolak bailout pemerintah yang sudah diajukan dengan kisaran dana yang dibutuhkan mencapai 150 juta poundsterling.
"Itu uang pembayar pajak yang sangat banyak. [Jika bailout dilakukan] akan menimbulkan risiko moral," ujarnya seperti dikutip melalui Bloomberg, Senin (23/9/2019).
Thomas Cook melaporkan kebangkrutan setelah gagal mencapai kesepakatan bailout dengan para kreditor dan pemegang saham.
Pada Jumat (20/9/2019), operator perjalanan wisata tersebut mengatakan bahwa mereka membutuhkan tambahan dana sebesar 200 juta poundsterling di luar dana talangan 900 juta poundsterling yang sudah disepakati dalam proposal yang melibatkan perusahaan China, Fosun Tourism Group China, sebagai pemegang saham terbesarnya.
Sejak akhir pekan, pemerintah Inggris telah menyatakan menolak untuk ikut campur dalam penyelamatan keuangan Thomas Cook atas dasar bukan kepentingan nasional.
Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan dana talangan untuk menyelamatkan Royal Bank of Scotland Group Plc. dan Lloyds Banking Group Plc.
Untuk saat ini, Johnson mengatakan fokus utamanya adalah membuat semua wisatawan yang terlantar pulang, menurut Financial Times 150.000 dari mereka adalah warga Inggris.
Situs web pemerintah menyebut hal ini sebagai operasi pemulangan terbesar dalam sejarah pascaperang.
Pemerintah sudah menindak lanjuti aturan terkait tanggung jawab direksi perusahaan layanan wisata setelah sebelumnya sebuah firma serupa, Monarch Airlines, gulung tikar pada 2017. Johnson menyarankan diperlukan tindakan segera dari pemerintah.
"Kita perlu melihat bagaimana operator perjalanan wisata, dengan satu atau lain cara, dapat melindungi diri dari kebangkrutan di masa depan," tambahnya.
