Bisnis.com, JAKARTA -- Di balik kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ternyata masih ada pejabat daerah yang acuh untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo setelah menerima banyak keluhan dari lapangan, baik dari TNI maupun Polri yang sedang menangani karhutla.
"Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten dan kota," singgungnya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).
Bahkan, ketika menggelar rapat, para pejabat daerah yang harusnya ikut serta menangani karhutla di wilayahnya justru tidak pernah hadir. Padahal, 99 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia.
Oleh karena itu, Doni berharap agar semua pihak terkait dan pejabat daerah khususnya, mulai dari bupati, wali kota, camat, RT/RW, dan tokoh terkait ikut serta menjaga agar karhutla tidak meluas dan segera reda.
"Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan, energi yang kita keluarkan semakin besar," sebutnya.
BNPB menyebut kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai US$16,1 miliar pada 2015. Kerugian besar diharapkan tidak kembali terjadi pada tahun ini dan menjadi ancaman permanen.
Doni mengungkapkan beberapa waktu lalu, BNPB menemukan kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) di dekat lokasi karhutla di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Jika kolam tersebut terbakar, maka kerugian dan dampaknya akan sangat besar.
"Bisa bayangkan kalau aparat di lapangan mundur dari tempat itu, akan memberi kerugian yang besar bagi kita. Tidak mungkin kebakaran ini hanya ditangani oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Baca Juga
BNPB berharap para periset di lembaga pemerintah maupun swasta ikut turun tangan menangani karhutla lewat inovasi alat-alat ramah lingkungan yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa membuka ladang dan kebun tanpa melakukan pembakaran lahan.
