Bisnis.com, JAKARTA -- Korea Selatan berencana untuk mengajukan keluhan atas pembatasan ekspor Jepang yang lebih ketat kepada Organisasi Perdagangan Dunia.
Dalam pertikaian antara kedua negara yang meningkat dan telah berakar sejak lama, Seoul menuding langkah proteksionisme Tokyo memiliki latar belakang kepentingan politik dan diskriminatif.
Pada Juli, Jepang memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada ekspor tiga bahan produksi utama ke Korea Selatan yang digunakan dalam chip smartphone dan layar display pascasengketa diplomatik mengenai kompensasi untuk pekerja paksa selama pendudukan Jepang atas Korea selama Perang Dunia Kedua.
"Kami telah memutuskan untuk menyampaikan keluhan tentang langkah-langkah Jepang kepada WTO ... untuk mencegah tindakan penyalahgunaan perdagangan dengan tujuan politik," ujar Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-Hee, seperti dikutip melalui Reuters, Rabu (11/9/2019).
Hubungan bilateral kedua negera tersebut memburuk setelah Mahkamah Agung Korea Selatan tahun lalu memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja masa perang dalam keputusan yang menurut Tokyo melanggar hukum internasional.
Jepang mengatakan masalah kompensasi kepada para pekerja telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965.
Yoo menyampaikan perusahaan Korea Selatan saat ini dihadapkan dengan masalah serius sebagai akibat dari pembatasan ekspor, yang juga menimbulkan ketidakpastian ke dalam rantai pasokan global dan ekonomi.
Bahan baku utama yang terdampak oleh kontrol ekspor Jepang antara lain polimida berfluorinasi, photoresis, dan hidrogen fluorida, yang digunakan oleh perusahaan teknologi Korea Selatan seperti Samsung Electronics.
Jepang sekarang mengharuskan eksportir untuk meminta izin setiap kali mereka ingin mengirimkan bahan-bahan tersebut, yang memakan waktu hingga 90 hari.
"Sebelumnya, hanya butuh beberapa minggu untuk mengirim bahan baku," kata Yoo.
Hanya ada tiga pengiriman yang telah disetujui sejak Tokyo mengambil tindakan pembatasan ekspor pada 4 Juli.
Sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa WTO, Korea Selatan akan meminta konsultasi dengan Jepang dan mengupayakan kesepakatan untuk mengakhiri pembatasan ekspor.
Menurut Yoo, jika langkah itu tidak menyelesaikan masalah, Korea Selatan akan meminta panel WTO mengambil tindakan atas kasus tersebut.
"Pembicaraan bisa memakan waktu 60 hari atau lebih," kata seorang pejabat kementerian perdagangan.
Yoo juga mengatakan Korea Selatan sedang mempertimbangkan semua opsi sebagai tanggapan terhadap keputusan Tokyo untuk mengeluarkan Korea dari daftar putih mitra dagang pilihan.
Tidak tinggal diam, Korea Selatan turut mengambil langkah serupa untuk menggeser Jepang dari daftar mitra dagang terpercaya.
Para ahli memperkirakan Jepang juga akan meluncurkan keluhan di WTO atas pembatasan ekspor yang direncanakan Korea. Akan tetapi, penyelesaian kasus WTO dapat memakan waktu bertahun-tahun.
"Mereka harus menyelesaikan masalah ini secara politis dan diplomatik, tetapi kemungkinannya kecil untuk resolusi seperti itu karena kedua pemerintah memanfaatkan perselisihan ini untuk keuntungan politik mereka sendiri," kata Cheong In-kyo, seorang profesor ekonomi di Universitas Inha.