Beri Masukan Rekam Jejak Capim KPK, IPW Singgung Novel Baswedan yang Kebal Hukum

Saat memberikan masukan rekam jejak, Ketua IPW Neta S. Pane menyoroti keburukan KPK yang menjadikan penyidikan KPK Novel Baswedan begitu kebal hukum.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 11 September 2019  |  11:56 WIB
Beri Masukan Rekam Jejak Capim KPK, IPW Singgung Novel Baswedan yang Kebal Hukum
Neta S Pane - wikipedia

Kabar24.com, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) memberikan masukan terkait dengan rekam jejak 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Selasa (10/9/20109).

Saat memberikan masukan rekam jejak, Ketua IPW Neta S. Pane menyoroti keburukan KPK yang menjadikan penyidikan KPK Novel Baswedan begitu kebal hukum.

Menurutnya, banyak kasus menyangkut Novel berlalu begitu saja tanpa diadili. Bahkan, banyak tersangka yang sudah ditetapkan KPK masih bebas berkeliaran.

Mulai hari ini, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para capim KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyatakan uji kelayakan akan dibuka secara terbuka dan bisa disaksikan masyarakat umum.

 “Komisi III akan melakukan fit and proper test secara terbuka. Komisi III merespon semua masukan dari masyarakat,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi DPR, Rabu (11/9/2019).

Terkait dengan masukan publik, Komisi III meminta masyarakat bisa memberikan pandangannya melalui wakil rakyat.

“Jangan memberi masukan dari lorong gelap. Silakan datang ke DPR sebagai rumah rakyat. Kami wakil rakyat selalau hargai masukan dari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menambahkan, para wakil rakyat bekerja sesuai konstitusi dan perundang-undangan. Sebagai wakil rakyat, pasti akan menyerap masukan rakyat yang dalam konteks ini masukan menyangkut KPK dan para calon komisioner KPK.

Komisi III DPR RI tetap berkomitmen menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka.

Keterbukaan ini merupakan bentuk tanggung jawab Komisi III DPR RI kepada rakyat untuk mendapatkan komisioner yang berintegritas dan akuntabel.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, dpr, ipw, seleksi capim kpk

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top