Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendekatan Kultural Terkait Kisruh Papua

Pemerintah diminta menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kultural. Langkah ini diyakini lebih efektif dibandingkan dengan pengerahan pasukan keamanan secara besar-besaran.
 Suasana aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis  29 Agustus 2019./Antara-Dian Kandipi
Suasana aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis 29 Agustus 2019./Antara-Dian Kandipi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kultural. Langkah ini diyakini lebih efektif dibandingkan dengan pengerahan pasukan keamanan secara besar-besaran.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan pemerintah harus mencari pendekatan model tertentu yang dapat diterapkan di dua provinsi itu. Pendekatan kultural sebutnya dapat dilakukan negara untuk menenangkan masyarakat Papua.

"Pendekatan kultural tidak boleh diabaikan. Terkadang pendekatan kultural itu lebih efektif daripada pendekatan keamanan. Ini harus hati-hati pemerintah. Tolong lindungi orang Papua dengan cara mengatakan bahwa kami adalah bagian dari anda. Kami adalah bagian dari Papua," katanya usai diskusi Kedai Kopi di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Beberapa hari terakhir pemerintah Papua sempat meminta penarikan pasukan gabungan TNI Polri di sana. Pasalnya pemerintah pusat telah mengirimkan setidaknya 6.000 pasukan gabungan. Tindakan ini dinilai menambah kisruh berkepanjangan di wilayah timur itu.

Sebagai anggota legislatif yang berasal dari bekas wilayah konflik seperti Aceh, Nasir Djamil meminta pengiriman pasukan ke Papua dan Papua Barat perlu dievaluasi. Dirinya merasakan sendiri bagaimana psikologi masyarakat saat melihat hulu halang aparat di wilayah konflik.

Pemerintah lanjut Nasir, juga perlu menimbang untuk membentuk pos kementerian yang secara khusus mengurus wilayah timur Indonesia. Upaya ini sebutnya, pernah dilakukan pada masa Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya usulkan agar Presiden Jokowi menghidupkan kembali yang pernah dibuat SBY. Ada menteri yang mengurus wilayah timur Indonesia," terangnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper