Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kultural. Langkah ini diyakini lebih efektif dibandingkan dengan pengerahan pasukan keamanan secara besar-besaran.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan pemerintah harus mencari pendekatan model tertentu yang dapat diterapkan di dua provinsi itu. Pendekatan kultural sebutnya dapat dilakukan negara untuk menenangkan masyarakat Papua.
"Pendekatan kultural tidak boleh diabaikan. Terkadang pendekatan kultural itu lebih efektif daripada pendekatan keamanan. Ini harus hati-hati pemerintah. Tolong lindungi orang Papua dengan cara mengatakan bahwa kami adalah bagian dari anda. Kami adalah bagian dari Papua," katanya usai diskusi Kedai Kopi di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Beberapa hari terakhir pemerintah Papua sempat meminta penarikan pasukan gabungan TNI Polri di sana. Pasalnya pemerintah pusat telah mengirimkan setidaknya 6.000 pasukan gabungan. Tindakan ini dinilai menambah kisruh berkepanjangan di wilayah timur itu.
Sebagai anggota legislatif yang berasal dari bekas wilayah konflik seperti Aceh, Nasir Djamil meminta pengiriman pasukan ke Papua dan Papua Barat perlu dievaluasi. Dirinya merasakan sendiri bagaimana psikologi masyarakat saat melihat hulu halang aparat di wilayah konflik.
Pemerintah lanjut Nasir, juga perlu menimbang untuk membentuk pos kementerian yang secara khusus mengurus wilayah timur Indonesia. Upaya ini sebutnya, pernah dilakukan pada masa Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga
"Saya usulkan agar Presiden Jokowi menghidupkan kembali yang pernah dibuat SBY. Ada menteri yang mengurus wilayah timur Indonesia," terangnya.
.jpg?w=300&h=221)
