Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Presiden Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi global sedang melambat dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar. Di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Kerja hingga Gubernur Bank Indonesia, Presiden meminta langkah antisipatif yang konkret.
"Oleh sebab itu, payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar kita enggak kehujanan, kalau gerimis ya kita nggak kehujanan, syukur enggak ada hujan dan enggak ada gerimis. Tapi angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi.
Jokowi berharap perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta dampak dari resesi itu bisa dihindarkan oleh Indonesia. Menurutnya, jalan yang paling cepat untuk mengantisipasi kemungkinan resesi itu adalah penanaman modal asing (FDI).
"Kuncinya hanya ada di situ. Ndak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ. Oleh sebab itu saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat," kata Jokowi.
Dalam sepekan ke depan Presiden akan mengajak para menteri untuk bicara lagi mengenai bagaimana menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat investasi itu.
Jokowi menyebut contoh bagaimana investor tidak memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasinya. Pada 2 bulan lalu, ujar Jokowi, sebanyak 33 perusahaan memindahkan investasinya dari Tiongkok.
"23 memilih di Vietnam. 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita. Dari 33, sekali lagi, 33 perusahan di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi, hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menyebut investor memilih negara lain seperti Vietnam, bukannya Indonesia, karena hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proses pemindahan investasi itu. Sementara itu, proses pemindahan investasi ke Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"Kemudian tahun 2017, ini contoh, 2017 ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi, tapi relokasinya ke mana? Coba kita lihat, dari 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina dan baru yang berikutnya 10 ke Indonesia," kata Jokowi.
Dengan demikian, Jokowi menyatakan permasalahan mengenai investasi itu berada di internal pemerintahan. Penyelesaian persoalan itu merupakan kunci supaya Indonesia dapat keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal itu dapat memayungi Indonesia dari kemungkinan resesi global yang semakin besar.
