Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi santai perseteruan Gubernur Maluku Murad Ismail dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menurut Tjahjo, keberatan yang disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail terkait kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti adalah hal yang biasa.
"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Selasa (3/9/2019).
Tjahjo mengemukakan gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang menguasai wilayah, memiliki program, dan memiliki janji politik. Namun, jika memang ada regulasi yang dianggap tidak berdampak positif terhadap wilayahnya, Tjahji mempersilakan yang bersangkutan menyatakan keberatan.
Sebelum Murad mengeluarkan protes kepada Susi, Tjahji mengaku juga mendengar sejumlah bupati mengeluhkan hal yang sama.
"Apa pun itu, arahan Pak Presiden bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang makin efektif-efisien, tanpa menyulitkan daerah tapi juga program strategis nasional harus jalan di daerah dengan baik," tukas Tjahjo.
Seperti diketahui, Murad menyatakan keberatan atas kebijakan moratorium yang dikeluarkan Susi. Bahkan, Murad sempat mendeklarasikan perang kepada Susi karena kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat Maluku.
