Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 300.000 tautan atau Uniform Resource Locator (URL) hoaks terkait kerusuhan di Papua. Ini dimanfaatkan salah satu pihak untuk memperkeruh suasana.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan bahwa ratusan ribu URL itu telah diblokir pemerintah agar tidak sampai ke masyarakat Papua.
“Saya tidak bisa membayangkan akan terpapar ke saudara-saudara kita di Papua untuk menerima hoaks. Terutama hasutan provokatif yang kemudian dapat melukai perasaan saudara-saudara kita di Papua,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ferdinan menjelaskan bahwa hasil penelurusan Kemenkominfo, serbuan ratusan ribu URL hoaks itu bersumber dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi pihaknya langsung memblokirnya.
“Perlakuan kita sama ya bukan darimana sumber hoaks itu berasal tapi konten hoaksnya. Mau dari luar, dari dalam, tindakan yang diambil Kominfo sama yakni memblokir kontennya, akunnya dan kemudian kalau di dalam negeri proses penegakan hukumnya kita bekerjasama dengan Polri untuk proses penegakan hukumnya,” jelasnya.
Ferdinan menuturkan bahwa hoaks dilakukan dengan sengaja oleh para pendengung atau buzzer. Jika sebelumnya dilakukan perorangan, kini mereka bekerja sama.
“Ada awal mula di Senin, Selasa pekan lalu kami masih berupa perseorangan. Tapi belakangan ini isu ini diakumulasi dikuatkan oleh buzzer-buzzer yang terkoneksi satu sama lain. Mereka saling me-retweet, saling mem-blow up, me-reply, meng-comment satu sama lain. Sehingga terjadi trending dan cukup viral di medsos,” Ucapnya.
Sementara itu untuk menghidari informasi palsu di Papua, Menkominfo memperlambat akses internet di sana. Ini dilakukan hingga situasi kondusif.
