Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan Koalisi Kawal Capim KPK.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan menilai masa depan pemberantasan korupsi bisa terancam jika 20 calon pimpinan KPK itu melenggang hingga tes kesehatan dan wawancara.
Dia menyarankan agar panitia seleksi capim KPK lebih peka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat serta mencoret nama-nama capim KPK yang tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan rekam jejak bermasalah.
Baca Juga
"Lolosnya 20 calon yang pada tahapan ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan. Masih ada calon di antara 20 nama itu yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," tuturnya, Jumat (23/8/2019).
Kurnia juga mengatakan panitia seleksi capim KPK tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik. Pasalnya, dari 20 nama yang lolos tersebut ada beberapa capim KPK yang memiliki rekam jejak tidak baik.
"Patut dicatat apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
