Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah harus membentuk Utusan Khusus Presiden untuk Papua dan Papua Barat agar dapat menyelesaikan persoalan di wilayah tersebut secara tuntas.
Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute, mengatakan Utusan Khusus Presiden untuk Papua dan Papua Barat diperlukan agar terjalin komunikasi yang konstruktif sebagai basis dialog Jakarta-Papua. Dialog tersebut kemudian akan membangun sikap saling percaya dan memahami.
“Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata dengan OPM [Organisasi Papua Merdeka], sekaligus meletakkan warga Papua dan Papua Barat sebagai subjek utama dalam pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan,” katanya, Rabu (21/9/2019).
Ismail menuturkan rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum , dan Keamanan Wiranto menambah pasukan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat justru berpotensi membuat kondisi di kedua wilayah tersebut semakin tidak kondusif.
Menurutnya, langkah yang diambil Wiranto tersebut merupakan upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga.
“Rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya yang dilakukan untuk pemulihan seharusnya berbasis kepada keamanan manusia, baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praktik penyikapan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, perspektif keamanan manusia menempatkan manusia sebagai subjek utama keamanan di atas negara. Hal itu bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia dan rasa aman warga Papua serta Papua Barat.
“Setara Institute mendorong Presiden Jokowi untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua sebagai basis penanganan Papua secara holistik,” katanya.
