Bisnis.com, JAKARTA - Tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini menimbulkan kontroversi dan memantik amarah sejumlah kalangan.
Setara Institute berpendapat, penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan atau keengganan pemerintah untuk memahami persoalan secara utuh dan mendasar.
Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute mengatakan, pihaknya mendorong Presiden Joko Widodo untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua sebagai basis penanganan secara holistik.
"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden atau special envoy ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).
Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan.
Dia melanjutkan, rencana Menkopulhukam, Wiranto untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.
Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga.
Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).
Baca Juga
"Rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif," lanjutnya.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia atau human security, baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan. Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua.
