Bisnis.com, BANDUNG--Twitter menghapus ratusan akun yang digunakan China untuk merusak gerakan protes di Hong Kong yang menuntut reformasi politik.
Twitter mengungkapkan ada setidaknya 936 akun berasal dari China yang ditutup perusahaan. Akun tersebut berusaha memanipulasi perspektif gerakan prodemokrasi di Hong Kong.
Facebook menemukan praktik serupa yang didukung oleh pemerintah China di jaringan media sosial tersebut dengan mengunakan lima akun palsu tujuh halaman khusus dan tiga grup.
"Berdasarkan investigasi intensif kami, kami memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa ini adalah satu operasi yang didukung pemerintah," kata Twitter dalam postingan di blognya.
Secara keseluruhan, akun-akun tersebut dengan sengaja memantik perselisihan di Hong Kong, termasuk merusak legitimasi dan posisi politik dari pergerakan masyarakat," ungkap Twitter seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/8/2019).
Senada dengan Twitter, Facebook menyimpulkan bahwa investigasi yang dijalankan mereka mengerucut kepada sejumlah individu yang terasosiasi dengan pemerintah China. Facebook menemukan sejumlah pihak tersebut berupaya untuk menyembunyikan identitasnya.
Ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam menghadapi disinformasi yang dijalankan China lewat Twitter dan Facebook. Padahal, dua media sosial tersebut diblok di China. Namun, masih banyak orang China dapat mengakses dua situs tersebut melalui aplikasi lain.
Dugaan kampanye disinformasi adalah salah satu dari beberapa cara China memadamkan protes di Hong Kong yang dilakukan tanpa pemimpin gerakan.
Jejaring sosial mulai menghapus kampanye propaganda pemerintah setelah menemukan jaringan akun, grup, dan iklan dari Rusia yang mencoba menabur perselisihan saat pemilihan presiden AS berlangsung pada 2016.
Presiden Global Situation Room Inc. Brett Bruen yang pernah bekerja di Gedung Putih era Obama dalam menangani disinformasi mengungkapkan perilaku China dapat berdampak lebih besar dibandingkan Rusia pada 2016.
"Ini seperti Death Star di film Star Wars. Kapabilitasnya ada, tetapi tidak pernah dikerahkan sepenuhnya. Jika mereka [China] mengoperasionalkan kemampuan yang sudah mereka bangun dengan cara agresif, ini dapat membawa perubahan besar bagi peta perpolitikan di dunia," ungkap Bruen.
Pemerintah China selama bertahun-tahun telah membangun pengaruhnya di wilayah luar, baik di sektor digital dan lainnya. Namun, negara tersebut jarang menggunakan kekuasaannya di daerah lain.
Dalam pengumuman terkait, Twitter menegaskan akan berhenti menerima iklan dari media yang didukung pemerintah di seluruh dunia, setelah menemukan pesan propaganda yang dibayar media yang dikelola China untuk berpromosi di situs Twitter.
Larangan itu tidak mempengaruhi media yang didanai pembayar pajak atau yang dioperasikan secara independen seperti BBC. Sementara itu, Facebook masih menerima iklan dari media yang dikelola pemerintah. Namun, perusahaan menyatakan pihaknya akan terus mengawasi iklan yang masuk.
"Kami juga memperhatikan iklan yang telah diajukan kepada kami untuk menentukan apakah mereka melanggar kebijakan kami atau tidak," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan resmi.
