Bisnis.com, JAKARTA - Para pejabat negara dan perangkat daerah di Papua Barat diminta menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang bisa memperbesar emosi masyarakat di sana.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan imbauan itu menanggapi kerusuhan yang terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Menurutnya, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring dan selalu koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua Barat untuk memantau kondisi di sana.
“Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jawa Timur untuk duduk bersama membentuk tim. Yang semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu, menenangkan [masyarakat]. Kami cari momen yang tepat dulu untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada,” ujar Tjahjo di kantornya.
Kerusuhan di Manokwari terjadi diduga karena sejumlah orang tersulut kejadian yang menimpa sejumlah pelajar Papua di Surabaya dan Malang pekan lalu. Para pelajar Papua di Surabaya dan Malang sempat mendapat intimidasi karena dianggap mencopot bendera merah-putih di depan asrama.
Tjahjo mengatakan, pihaknya akan turut melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mencegah terjadinya kerusuhan berkepanjangan. Dia juga berniat mengundang Gubernur Papua, Papua Barat dan Jawa Timur bertemu untuk memastikan tak ada lagi masalah antara masyarakat provinsi-provinsi ini.
Menteri dari PDI Perjuangan ini juga memastikan pelayanan terhadap masyarakat di Papua dan Papua Barat tak boleh terhenti karena kerusuhan di Kota Manokwari. Menurutnya, tata kelola pemerintahan harus tetap jalan dan jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat.
“ASN kami juga minta untuk tidak ikut demo. ASN di setiap tingkatan harus kerja sesuai jadwal kerja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
“Saya kira masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mencermati. Jangan mudah untuk terhasut, jangan mudah terprovokasi. Mencari data dan informasi yang benar. Dan saya kira Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan informasi meredam masyarakat untuk tidak anarkis, tidak mudah percaya,” ujarnya.
