Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR dan DPD RI atas rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan mendapat tanggapan dari lembaga legislatif.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pemindahan ibu kota harusnya tak sebatas retorika dalam pernyataan-pernyataan presiden atau pejabat negara saja. Pemerintah disebutnya harus juga mempertimbangkan urgensi kebijakan ini.
"Walau gagasan ini bukan baru, tapi harus dilihat juga kondisi ekonomi kita. Apa yang jadi prioritas kita? Apa pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita dalam kondisi ekonomi saat ini yang ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun dan sebagainya?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Fadli, sejauh ini rencana dan rancang bangun ibu kota baru yang sudah dibuat pemerintah masih mentah. Dia menekankan pentingnya pembahasan hingga detail ihwal sumber biaya pemindahan ibu kota.
Sejauh ini, pemerintah merancang pembiayaan pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan 3 skema yakni menggunakan APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Kerja Sama Pemanfaatan dengan pihak swasta.
"Kan ada cerita tak dibiayai APBN, lantas dibiayai siapa? Masa dibiayai negara asing? Jangan sampai nanti ini mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan keinginan kita," katanya.
Fadli mengaku tak mempermasalahkan gagasan pemindahan ibu kota yang sudah dimulai sejak Presiden pertama RI Sukarno menjabat. Namun, dia menekankan pentingnya pengkajian mendalam agar pemilihan dan pemindahan lokasi ibu kota tidak menimbulkan masalah di masa depan.
"Coba lihat berapa puluh tahun Brazil, [ibu kotanya dipindah] dari Rio de Janeiro ke Brasilia City dan itu melalui satu proses yang cukup panjang. Saya sudah lihat Brasilia City, cukup efisien karena di situ istana presiden berdekatan dengan gedung parlemen, berdekatan dengan kantor-kantor kementerian, tinggal jalan kaki. Tapi itu memerlukan waktu cukup panjang," ujarnya.
Presiden Jokowi telah menyampaikan permohonan izin dan restu untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan di hadapan hadirin Sidang Paripurna DPR RI dan DPD RI. Walau begitu, Jokowi belum menyebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.
"Pemindahan ini untuk mewujudkan Indonesia maju," ujar Presiden Jokowi.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris. Pemindahan ibu kota itu pun dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia.
Sebelumnya, pada awal pidato kenegaraan, Presiden Jokowi menegaskan kembali semangat para pendiri bangsa, “bahwa indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.”
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris.
.jpg?w=300&h=221)
