Bisnis.com, DENPASAR - PDI Perjuangan langsung bergerak pasca-salah satu kadernya, Nyoman Dhamantra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan suap terkait pengurusan impor bawang putih tahun 2019.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP telah menyiapkan surat pemecatan untuk Nyoman. Surat itu bahkan diklaim sudah ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"[Surat pemecatan] sudah ditandatangani Ibu Megawati Soekarnoputri. Tinggal dikasih nama, siapapun yang terkena OTT atau tindak operasi pidana korupsi kami tinggal mengisi namanya," ujar Hasto di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019) malam.
Nyoman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka setelah lembaga itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan menjaring 13 orang, Rabu (7/8/2019). Setelah itu KPK menjemput Nyoman di Bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Gedung KPK, Kamis (8/8/2019).
Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya alokasi fee sebesar Rp1.700 sampai Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Adapun fee pengurusan impor bawang putih yang sudah ditransfer ke pihak Nyoman sebesar Rp2 miliar.
Menurut Hasto, PDIP tegas akan memecat kadernya yang terlibat kasus korupsi. Hal itu juga telah disampaikan Megawati sehari sebelum Kongres Nasional V PFIP dibuka.
"Ini terus menjadi otokritik bagi partai untuk melakukan rekrutmen yang lebih baik di dalam mencalonkan calon anggota legislatif. Kami pun melakukan seleksi ketat, yang kira-kira tidak memenuhi kualifikasi sebagai kader tidak kami calonkan kembali," katanya.
Hasto juga memastikan kasus yang menjerat Nyoman tidak berkaitan sama sekali dengan Kongres V PDIP. Keyakinan itu muncul sebab PDIP sudah menerbitkan surat edaran sejak 3 pekan lalu agar kader-kadernya tidak lagi meminta sumbangan untuk pelaksanaan Kongres V lantaran biaya menutupi acara itu sudah tersedia.
"Mereka yang tidak taat ya bukan anggota PDI Perjuangan. Kongres PDI Perjuangan kami meyakini biayanya paling murah. Kami siap dibandingkan dengan partai politik lain dan tidak ada money politic karena segala sesuatunya melalui musyawarah mufakat," katanya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
