Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar tidak menekan Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi dalam menyusun kabinet 2019-2024.
"Presiden yang menentukan pilihan, sehingga seharusnya tidak ada tekan-menekan di dalam penyusunan kabinet itu," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Kamis (1/8/2019).
Jika ada partai yang menekan dengan alasan balas jasa karena ikut memobilisasi dukungan masyarakat, kata Hasto, hal yang tidak boleh dilupakan adalah pilihan rakyat tetap ditentukan sosok presiden yang diusung.
"Jadi jangan ditiadakan hak prerogatif presiden. Presiden tetap berdaulat, meski diusung partai," ujar bekas Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf ini.
Saat ini, sejumlah partai KIK blak-blakan meminta jatah menteri setelah ikut berkeringat saat kampanye. Jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap mendapat jatah 10 kursi menteri, belakangan Partai NasDem terang-terangan menginginkan jatah kursi menteri yang lebih besar dari PKB di kabinet Jokowi - Ma'ruf.
Alasannya, NasDem memiliki perolehan kursi yang lebih besar dari PKB. Partai restorasi itu meminta jatah 11 kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi jilid II.
