Bisnis.com, JAKARTA—Pemilihan ketua MPR hampir dipastikan bakal terdiri dari dua paket dengan jumlah pimpinan lima orang termasuk ketua melalui sistem pemilihan tertutup.
Demikian dikemukakan oleh Anggota Fraksi PKS di MPR, Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).
Menurutnya, berbeda dengan dipemerintahan, koalisi di parlemen tidak mengenal oposisi karena bisa saja nantinya PKS berada dalam satu paket dengan PDI Perjuangan.
Oleh karena itu PKS tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lainnya, termasuk dengan parpol pendukung capres Prabowo subianto sendiri.
Akmal memperkirakan dengan komposisi satu ketua dan empat wakil ketua MPR maka pemilihan kedua paket itu akan sangat dinamis karena di kedua paket akan ada perwakilan dari DPD. Apalagi pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme voting tertutup.
”Kalau memang ada fraksi yang meminta PKS nantinya, masuk dalam paket pimpinan MPR, ya nggak ada masalah,” ujar Andi di sela Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center DPR/MPR.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa pemilihan nantinya akan dilaksanakan pada bulan Agustus meski tidak menyebutkan tanggalnya.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate memprediksi proses pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 akan memunculkan dua paket calon yang diajukan oleh masing-masing fraksi di DPR dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Saya perkirakan karena pimpinan MPR itu terdiri dari lima orang, termasuk di dalamnya DPD. Kalau dua paket maka dari DPD ada dua calonnya. Jadi kemungkinannya akan ada dua paket calon pimpinan MPR," kata Johnny. Paket calon pimpinan MPR itu nanti akan dipilih dalam sidang paripurna.
KPU telah menetapkan sembilan partai politik lolos ke DPR periode 2019-2024. Sembilan partai itu antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.
Sedangkan pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno menyatakan, cara paling aman untuk mengajak Gerindra ke koalisi Jokowi adalah memberi kursi Ketua MPR.
"Ketua MPR ini adalah politik akomodatif yang tidak terlihat power sharingnya," kata Adi.
Lebih jauh, Adi mengungkapkan, hingga kini masih ada dua mazhab berbeda menyikapi bergabungnya Gerindra. Yakni mahzab Gondandia dan mazhab Teuku Umar.
"Mazhab Gondangdia [Nasdem] menolak, mazhab Teuku Umar [PDIP] terima," ujarnya.
