Bisnis.com, JAKARTA--Kejaksaan Agung menunjuk lima orang Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan eks-Direktur PLN Nur Pamudji.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan penunjukan lima orang JPU tersebut dilakukan setelah penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan pelimpahan tahap dua berupa barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung.
Setelah itu, menurut Mukri, tim JPU akan membuat dakwaan agar tersangka bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
"Iya benar, sudah dilimpahkan tahap dua ke kami. JPU saat ini sedang menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan," tutur Mukri, Rabu (24/7/2019).
Sebelumnya, eks-Dirut PLN Nur Pamudji sempat mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno yang kini tersangka dalam kasus kondensat dan masih berstatus buronan sejak beberapa tahun lalu.
Dalam pertemuan yang digelar sebelum lelang itu, dibahas bahwa PT PLN butuh BBM berjenis High Speed Diesel (HSD) milik PT TPPI.
Kemudian, saat dilakukan proses lelang oleh panitia pengadaan di PT PLN, diatur agar lelang tersebut dimenangkan Tuban Konsorsium, PT TPPI adalah leader dalam Tuban Konsorsium.
Setelah menang tender tersebut, Tuban Konsorsium mendapatkan Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan. Padahal, Tuban Konsorsium tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang.
Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terjadi kerugian negara atas proyek yang digarap Tuban Konsorsium dan negara mengalami kerugian Rp188 triliun.
Selama proses penyelidikan dan penyidikan Polri berhasil mengembalikan keuangan negara Rp173 miliar.
