Bisnis.com, PALU -- Hampir setahun sejak serangkaian bencana alam melanda Sulawesi Tengah, luka yang diakibatkannya masih terlihat jelas.
Di Kota Palu dan sekitarnya, berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin (1/7/2019), reruntuhan bangunan masih teronggok di sejumlah titik. Di beberapa tempat, terlihat bangunan-bangunan baru, yang mungkin belum lama dibangun oleh para pemiliknya.
Jejak lebih nyata terlihat jika berjalan sedikit menjauh dari Palu atau menuju Kabupaten Sigi. Di wilayah ini, masih jamak terlihat keberadaan tenda-tenda pengungsian, sekolah darurat, dan hunian sementara (huntara) yang dibangun untuk para korban bencana September 2018.
Memasuki kawasan Mpanau, Sigi, kita bisa melihat keberadaan huntara yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menampung korban bencana. Huntara-huntara itu berdiri berjejer dengan cat putih yang ditutupi atap seng berwarna merah tua.
Suasana lokasi hunian sementara (huntara) dari pemerintah bagi korban bencana di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019)./Bisnis-Lalu Rahadian
Baca Juga
Huntara-huntara itu menjadi tempat tempat tinggal ratusan warga yang menjadi korban gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun lalu. Mereka, mau tak mau, hidup berbagi dengan sesama korban hingga waktu yang belum ditentukan.
Kondisi huntara di kawasan itu terlihat bagus dan terawat. Lingkungannya terbilang asri dan sudah ada sambungan listrik untuk mendukung kehidupan para penghuninya.
Namun, kondisi yang berbeda boleh jadi terlihat di huntara lainnya yang dibangun oleh instansi lain.
Meti Podung, salah satu penghuni huntara di Kecamatan Sigi Biromaru, Sigi, mengaku huntara yang ditempatinya belum mendapatkan aliran listrik legal dari pemerintah.
"Di huntara kami belum dapat lampu. Masih sambung-sambung ambil dari itu [tiang], curi lah," ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/7/2019).
Meti bersama ratusan korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi lainnya menempati huntara yang disediakan Palang Merah Indonesia (PMI). Dia mengaku baru 2 bulan menempati huntara tersebut.
Sebelum menempati huntara PMI, Meti dan warga lainnya hidup di tenda pengungsian yang disediakan PMI. Ibu satu orang anak ini terpaksa mengungksi karena menjadi korban likuifaksi.
Meski minus aliran listrik, tapi Meti mengatakan kondisi huntara yang ditempatinya cukup bagus. Pemerintah juga telah menyediakan akses air bersih dengan membuat sumur bor bagi masyarakat.
Suasana progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam di Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019)./Bisnis-Lalu Rahadian
Harapan Masyarakat
Meski sudah merasa nyaman tinggal di huntara, Meti tetap ingin segera merasakan hidup di hunian tetap (huntap). Sayangnya, hingga kini, dia belum memperoleh kejelasan ada tidaknya jatah huntap untuk dirinya dan sang anak.
"Karena kami jauh dari kantor desa, kadang tidak tahu terdaftar atau tidak [sebagai calon penerima huntap]. Saya berharap keadilan, itu saja. Betul-betul pemerintah jangan memilih kasih," tutur Meti.
Dalam benaknya, dia berharap pemerintah bisa mendata dengan benar siapa saja masyarakat yang berhak dan tidak mendapatkan hunian tetap. Menurut Meti, ada baiknya huntap diberikan kepada korban bencana alam yang benar-benar tak lagi memiliki rumah.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa mempermudah pemberian modal usaha bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian sejak September 2018.
Sebelum gempa, tsunami, dan likuifaksi melanda Sulteng, Meti memiliki warung makan dan usaha jual-beli makanan mengandalkan layanan daring. Tetapi, usaha itu lenyap sejak bencana terjadi dan belum dapat berdiri kembali karena tak ada modal.
Perempuan berusia 46 tahun ini bukannya tak pernah berusaha mendapatkan modal untuk membuka usahanya kembali.
Meti bercerita sudah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan modal usaha ke Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sigi. Namun, permintaannya tak bisa diajukan lantaran umur Meti dianggap sudah melewati batas untuk menerima bantuan modal.
"Sebenarnya orang itu kalau masih bisa bangkit dan menghidupi keluarganya, kalau dia masih kuat, berapapun umurnya tak perlu pakai pakai aturan umur [untuk penyaluran modal usaha]. Bagaimana kami hidupi anak kami sedangkan kami masih kuat?" katanya.
Cerita lain datang dari Imran. Laki-laki berusia 40 tahun ini sudah 4 bulan terakhir tinggal di huntara dari Kementerian PUPR.
Sebelum rumahnya hancur terkena likuifaksi, Imran memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan. Mata pencahariannya itu lenyap ketika bencana melanda Palu dan sekitarnya.
.jpg)
Sejumlah warga korban bencana antre untuk mendapatkan dana Jaminan Hidup (Jadup) yang mulai disalurkan di kompleks Hunian Sementara (Huntara) Desa Mpanau, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019)./ANTARA FOTO-Basri Marzuki
Rumah Imran hancur karena tanah tempat kediamannya berada bergeser. Hingga kini, dia masih berupaya memperbaiki huniannya. Sembari menunggu perbaikan tuntas, dia dan keluarga mengungsi ke huntara.
Ayah dua orang anak ini mengaku kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya pascabencana melanda. Dia mensyukuri adanya sedikit uluran tangan dari pemerintah bernama Bantuan Jaminan Hidup.
"Ada sedikit buat menafkahi keluarga, ada bantuan alhamdulillah. Jadi kami ya semakin pulih karena bantuan dari pemerintah teratur," ucap Imran.
Berbeda dengan Meti yang belum mendapat kejelasan jatah huntap, Imran sudah dipastikan akan menerima bantuan perbaikan hunian dari pemerintah.
Dia sudah dijanjikan mendapat jatah di pembangunan huntap tahap kedua. Saat ini, pembangunan huntap untuk korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng) baru memasuki tahap pertama.
Imran berharap nantinya dia tak hanya mendapat perbaikan rumah, tapi bisa memperoleh hunian tetap di lokasi baru. Dia tak menolak pindah ke lokasi hunian baru seandainya pemerintah mau memfasilitasi.
Hunian Tetap
Harapan Imran untuk pindah bisa jadi kenyataan jika lokasi rumahnya berada di zona merah. Pemerintah telah meminta masyarakat yang dulunya tinggal di zona merah atau kawasan rawan gempa di Palu, Donggala, dan Sigi untuk tidak kembali ke kawasan itu.
Untuk membuat masyarakat yang tinggal di zona merah tak kembali, pemerintah telah memulai pembangunan huntap di tiga lokasi dan beberapa hunian satelit. Huntap yang sedang dibangun berada di Kelurahan Tondo, Duyu, Pombewe, dan huntap satelit yang menyebar di berbagai wilayah.
Huntap yang akan dibangun mencapai 11.788 unit. Dalam membangun huntap, sejauh ini, pemerintah telah mendapat bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
.jpg)
Personil TNI bersama sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Budha Tzu Chi bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019)./ANTARA FOTO-Mohamad Hamzah
Yayasan itu membantu membangun 3.000 rumah, sehingga pemerintah tinggal membangun 8.778 huntap sisanya.
"[Pembangunan huntap] Dibagi dalam tiga tahap. Ini yang pertama langsung dimulai di sini [Pombewe]. Pembangunan oleh Kementerian PUPR harus dilelang dulu, sudah mulai lelang dan lebih kurang 2 bulan lagi. Tapi ini land clearing, air minum dan sebagainya, semuanya sudah," kata Kepala Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palu, Sigi, dan Donggala Arie Setiadi Murwanto, Senin (1/7).
Huntap yang akan dibangun memiliki struktur bangunan tahan gempa. Sejumlah hunian bahkan dibangun menggunakan campuran semen dan kertas yang dipadatkan dan diklaim tahan api.
Saat ini, sejumlah huntap di daerah Tondo, Palu telah dibangun. Huntap di Tondo dibangun dengan teknologi bernama Ridha, yang merupakan akronim dari Rumah Instan dan Hunian Aman.
Dari wilayah pembangunan huntap di Tondo, terlihat jelas Teluk Palu di sisi barat. Di sisi berlawanan, membentang kawasan perbukitan.
Nantinya, di Tondo akan berdiri 4.878 huntap. Sebanyak 1.500 huntap di antaranya dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan sisanya disediakan Kementerian PUPR.
Adapun di wilayah Pombewe, huntap akan dibangun di dekat kampus IAIN Sigi. Di sana, rencananya akan ada 3.000 hunian--separuhnya bakal dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi--yang tersebar di lahan seluas 104 hektare (ha).
"Kementerian PUPR fasilitasi semuanya, mulai dari land clearing sampai kavling dan sebagainya, air bersih, sanitasinya disediakan pemerintah," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga.
Pembangunan huntap, selain dilakukan di tiga lokasi, juga berjalan di daerah-daerah terpisah. Hunian yang dibangun di daerah-daerah terpisah disebut huntap satelit.
Rapat koordinasi perkembangan tahap rehabilitasi-rekonsiliasi bencana alam Sulawesi Tengah (Sulteng) yang turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Palu, Sulteng, Senin (1/7/2019)./Bisnis-Lalu Rahadian
"Kenapa huntap satelit? Karena lokasi bencana di Sulteng ini tersebar dan masyarakat berada di banyak tempat memiliki mata pencaharian bertani dan nelayan. Luas huntap satelit hanya 2,5-5 ha dengan rumah maksimal 100 unit di satu daerah," tambah Kepala Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palu, Sigi, dan Donggala Arie Setiadi Murwanto.
Namun, ketidakpastian terkait siapa yang akan mendapatkan huntap masih membayangi. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata belum memiliki data final calon penghuni huntap.
"Datanya itu bergerak. Oleh karena itu, perintah Pak Menko Polhukam, 2 pekan ke depan datanya harus sudah final. Sehingga, tidak bergerak lagi," tegasnya usai rapat koordinasi perkembangan tahap Rehab-Rekon di Palu, Senin (1/7).
Sekitar 3 bulan lagi, Sulteng akan memperingati setahun terjadinya peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Akankah pengharapan Meti dan Imran terwujud?
