Bisnis.com, BANDUNG – Ketua TKD Jokowi-Maruf Amin Jabar Dedi Mulyadi meminta pilihan Prabowo Subianto menjadi oposisi pemerintah harus dihormati.
Dedi Mulyadi mengatakan dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga.
“Kan, koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati,” katanya saat dihubungi Jumat (28/6/2019).
Kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan. “Yang sampai hari ini konsisten berada di luar pemerintahan adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nanti Demokrat saya nggak tahu sikapnya seperti apa,” ujarnya.
Dedi juga menilai rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
“Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di Pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik,” ujarnya.
