Bisnis.com, JAKARTA—Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendorong pemerintah agar pemamfaatan Dana Desa dapat diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum di masyarakat pedesaan, bukan untuk kepentingan politik yang bisa menimbulkan konflik.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Ahmad Hatari mengatakan permintaan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa yang sudah bergulir dalam empat tahun terakhir ini. Tentunya BAKN berharap penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, katanya.
“Dana desa bukan milik kepala desa tetapi untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa,” ujarnya dalam diuksui bertajuk Evaluasi Tata Kelola Dana Desa di Gedung DPR, Kamis (27/6).
Dia mengaku terjadi sejumlah pelanggaran dalam penggunaan dana desa, baik karena tidak mengerti aturan maupun karena adanya kepentingan kelompok.
Dia juga menegaskan bahwa dana tersebut bukan untuk kepentingan seperti renovasi kantor desa atau kepentingan politik lain.
“Jadi mekanisme Dana Desa perlu diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, dengan harapan dapat memacu produktivitas desa serta persaingan dan kemandirian ekonomi desa,” lanjutnya.
Hatari juga mengungkapkan, Dana Desa perlu dikawal dari hulu hingga hilir. Pasalnya, sering ditemukan kekurangpahaman masyarakat desa terhadap pengelolaan Dana Desa. Dia pun mendorong sosialisasi Dana Desa untuk dapat terus ditingkatkan.
“Jadi kesimpulan saya adalah sosialisasi perlu dilaksanakan karena banyak yang belum paham apa-apa tentang Dana Desa,” ujar legislator Partai NasDem itu.
Hal senada juga diungkapkan Anggota BAKN DPR, Junaidi Auly yang menuturkan bahwa kepala desa harus diajak untuk meningkatkan kreativitas dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting sebagai bekal agar Dana Desa dikelola secara inovasi dan seusuai dengan kebutuhan. Pasalnya, tak jarang ditemui Dana Desa digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif.
“Bagaimana jika kepala desa diajak untuk meningkatkan kreatifitas. Sehingga potensi desa yang ada, atau BUMDes itu betul-betul efektif dan menghasilkan,” ujarnya.
