KTT Global Landscapes Forum Bonn 2019 Meluncurkan Pedoman Standar Emas

Konferensi Tingkat Tinggi Global Landscapes Forum (GLF) 2019 berlangsung di Bonn (Jerman) resmi meluncurkan langkah penting bernama Standar Emas.
Yanuarius Viodeogo
Yanuarius Viodeogo - Bisnis.com 25 Juni 2019  |  00:35 WIB
KTT Global Landscapes Forum Bonn 2019 Meluncurkan Pedoman Standar Emas
Ilustrasi perubahan iklim - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Konferensi Tingkat Tinggi Global Landscapes Forum (GLF) 2019 berlangsung di Bonn (Jerman) resmi meluncurkan langkah penting bernama Standar Emas.

Standar Emas adalah penekanan hak-hak bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menghadapi krisi iklim global. Kesepakatan langkah ini dipresentasikan pada Minggu (23/6/2019), waktu setempat.

Wakil Ketua Kelompok Utama Masyarakat Adat untuk Pembangunan Berkelanjutan (IPMG) Joan Carling mengatakan, dengan standar emas itu warga dunia melindungi hak asasi manusia mengembangkan inisiatif konservasi, restorasi dan pembangunan berkelanjutan.

"Peran kunci sudah dimainkan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk melindungi planet kita. Ini [standar emas] membuka jalan menuju masa depan berkelanjutan, dan adil," kata Carling sekaligus anggota suku Kankanaey di Filipina dari rilis diterima Bisnis, Senin (24/6/2019).

Adapun sejumlah tujuan standar emas adalah memperkuat rasa hormat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal termasuk perempuan.

Poin berikutnya, mengakhiri penganiayaan terhadap para pembela tanah dan lingkungan, mempertahankan dan peningkatan pengakuan komunitas masyarakat adat termasuk perempuan, membangun kemitraan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan untuk pendekatan berbasis hak terhadap lanskap berkelanjutan.

Dari aspek hukum pengakuan dan mengamankan hak tanah dan sumber daya kolektif di seluruh lanskap.

Robert Nasi, Direktur Jenderal Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) mengatakan, ketika hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat diakui maka ada manfaat yang signifikan untuk memerangi perubahan iklim dan degrasi lingkungan.

"Siapa pun yang mengendalikan hak atas lanskap ini menjadi bagian penting memerangi perubahan iklim," ucapnya.

Masyarakat adat merupakan kurang dari enam persen dari populasi dunia tetapi merupakan 15 persen dari penduduk termiskin, menurut PBB.

Mereka tinggal di sekitar 90 negara, mewakili 5.000 budaya yang berbeda dan berbicara mayoritas dari sekitar 6.700 bahasa di dunia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perubahan iklim

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top